Ditanya Ganjar Soal IKN, Anies: Ada Masalah Jangan Ditinggalkan, Diselesaikan
TRIBUNJATENG.COM - KPU menggelar Debat Capres 2024, Selasa (12/12/2023) malam.
Debat perdana capres ini mengusung tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.
Calon presiden (capres) nomor urut 3 bertanya pada Anies Baswedan soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Seperti diketahui, pembangunan IKN ini dilakukan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jika IKN sudah selesai dibangun, maka Ibu Kota Indonesia tidak lagi berada di Jakarta.
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menjawab pertanyaan Ganjar Pranowo itu.
Anies menyebut bahwa jika ada masalah di sebuah kota jangan ditinggalkan, tetapi diselesaikan.
"Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor satu," kata Anies.
Apabila Jakarta menghadapi masalah seperti lingkungan hidup, lalu lintas, hingga kepadatan penduduk harus diselesaikan.
Sebab, jika ditinggalkan begitu saja, kata Anies, maka masalah itu tak akan selesai.
Oleh sebab itu, ia menyebut bahwa masalah di Jakarta harus diselesaikan dengan membangun transportasi umum berbasis elektrik dan taman umum.
Ia juga menyatakan bahwa jangan sampai Indonesia meniru Belanda.
"Jangan kita meniru pemerintah Belanda, mereka punya Kota Tua, ketika Kota Tua turun permukaan mereka pindah ke Selatan bikin ke sekitar Monas, ditinggalkan. Masalah tidak diselesaikan," jelasnya.
"Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Mengenai IKN, Anies berpendapat bahwa masih banyak masalah yang lebih penting untuk diselesaikan.
Di antaranya membangun sekolah yang rusak, membangun kereta api hingga jalur tol.
Sementara yang dilakukan pemerintah, sambungnya, justru membangun kota untuk aparatur sipil negara (ASN), bukan untuk rakyat dan pusat perekonomian.
Ganjar kemudian melanjutkan pertanyaannya, apakah ini berarti Anies menjadi oposisi dan menolak IKN dilanjutkan.
Pria berusia 54 tahun itu kemudian menjawab bahwa IKN merupakan produk hukum yang tak melalui dialog publik yang lengkap.
Sehingga ketika ada yang tak sependapat dengan pemerintah dianggap sebagai oposisi sedangkan yang sepakat dianggap sebagai pro-pemerintah.
"Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat."
"Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita?" ujar Anies.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar