New York City, Beritasatu.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dijadwalkan pada Senin (18/12/2023) melakukan pemungutan suara (voting) untuk resolusi baru gencatan senjata di Gaza. 

Resolusi baru ini di tengah seruan internasional yang mendesak dihentikannya permusuhan di Gaza, dan AS menunjukkan sikap semakin tak sabar pada aksi sekutu utamanya, Israel.

Voting ini dilakukan, beberapa hari setelah Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan sebelumnya yang menyerukan gencatan senjata di wilayah Gaza.

Kemudian di Sidang Majelis Umum, 193 anggota PBB memberikan suara untuk resolusi gencatan senjata di Gaza, dengan 153 mendukung.

Resolusi Dewan Keamanan yang akan datang ini diusulkan negara-negara Arab dan mendapat dukungan internasional yang begitu luas, meskipun nasib resolusi terbaru tersebut masih belum pasti.

Rancangan baru tersebut, yang disusun oleh Uni Emirat Arab menyerukan, penghentian permusuhan (gencatan senjata) segera dan berkelanjutan untuk memungkinkan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan di Jalur Gaza.

Pernyataan ini juga menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara di wilayah tersebut dan menekankan pentingnya menyatukan Jalur Gaza dengan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina.

Rancangan resolusi tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan nama Hamas, meskipun menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, dan mengutuk semua serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil.

Dewan Keamanan PBB telah menghadapi kecaman internasional karena hanya berhasil mengeluarkan satu resolusi mengenai Gaza sejak awal perang. Sebanyak 15 anggota badan tersebut menyerukan jeda kemanusiaan setelah lima resolusi lainnya ditolak.

“Amerika Serikat sekarang harus mendukung kata-kata tersebut dengan bertindak di Dewan Keamanan PBB untuk menekan Israel, serta kelompok bersenjata Palestina, agar mematuhi hukum kemanusiaan internasional dan melindungi warga sipil,” kata Direktur PBB di Human Rights Watch Louis Charbonneau.

Resolusi Dewan Keamanan secara teknis mengikat, tetapi seringkali diabaikan oleh negara-negara yang terlibat.

Menurut otoritas kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza, sekitar 18.800 orang, sebagian besar warga sipil dan anak-anak, telah tewas sejak pengeboman Israel dimulai di Gaza sebagai pembalasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.