New York City, Beritasatu.com – Dewan Keamanan (DK) PBB kembali menunda lagi pengambilan suara untuk resolusi kemanusiaan di Jalur Gaza. Voting untuk resolusi baru Gaza ini sengaja ditunda selama beberapa hari ke depan untuk menghindari Amerika Serikat (AS) kembali menggunakan hak veto yang ketiga kalinya.
Sebelumnya voting resolusi Gaza usulan baru dari negara-negara Arab dijadwalkan berlangsung awal pekan ini, tetapi kemudian ditunda hingga Selasa (19/12/2023).
DK PBB yang beranggotakan 15 negara ini kembali menunda voting. Para diplomat mengatakan UEA dan AS kesulitan mencapai kesepakatan dengan alasan penghentian permusuhan dan proposal untuk membentuk pemantauan bantuan PBB.
Ketika ditanya apakah mereka hampir mencapai kesepakatan, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa, mereka sedang berusaha.
Rancangan resolusi baru akan menuntut Israel dan Hamas mengizinkan dan memfasilitasi pengiriman bantuan melalui darat, laut dan udara di seluruh Jalur Gaza, dan meminta PBB untuk memantau bantuan kemanusiaan yang tiba di daerah wilayah Palestina tersebut.
Para diplomat mengatakan, Amerika Serikat ingin memperkuat pernyataan yang menyerukan penghentian segera permusuhan untuk memungkinkan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, dan untuk langkah-langkah mendesak menuju penghentian permusuhan yang berkelanjutan.
Amerika Serikat dan Israel menentang gencatan senjata, karena mereka yakin hal itu hanya akan menguntungkan Hamas. Washington malah mendukung jeda dalam pertempuran untuk melindungi warga sipil dan memungkinkan pembebasan sandera yang disandera oleh Hamas.
AS secara tradisional melindungi sekutunya Israel dari tindakan yang diambil Dewan Keamanan. AS sudah dua kali memveto tindakan Dewan Keamanan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 240 orang disandera.
Namun sebagai pembalasannya, Israel telah membombardir Gaza dan menewaskan hampir 20.000 warga Palestina.
Para pejabat PBB memperingatkan akan adanya bencana kemanusiaan di Gaza yang menyebabkan mayoritas penduduk di wilayah pesisir Palestina yang berjumlah 2,3 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Para diplomat mengatakan, Washington juga tidak senang dengan proposal dalam rancangan resolusi UEA yang meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membentuk mekanisme pemantauan di Gaza.
Bantuan kemanusiaan dan pengiriman bahan bakar yang terbatas telah menyeberang ke Gaza melalui penyeberangan Rafah dari Mesir, yang dipantau oleh Israel, tetapi para pejabat PBB dan pekerja bantuan mengatakan hal itu belum dapat untuk memenuhi kebutuhan paling dasar warga Gaza.
Komentar
Posting Komentar