Jokowi: Tambahan Saham Freeport Indonesia Tinggal Menunggu PP
Penulis: Moh. Said Mashur | Editor: RZL
Gresik, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penambahan kepemilikan 10% saham PT Freeport Indonesia tinggal menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah (PP). Penambahan saham tersebut akan membuat PT Freeport Indonesia memiliki total saham 61%, sementara 39% sisanya dimiliki oleh Freeport McMoRan (FCX).
“Dalam proses semuanya, menunggu PP-nya. PP rampung itu juga akan selesai,” kata Jokowi di Gresik, Jawa Timur, Kamis (14/12/2023).
Jokowi menjelaskan penambahan saham tersebut tetap menguntungkan kedua belah pihak, baik untuk PT Freeport Indonesia maupun Freeport McMoRan (FCX).
“Semuanya diuntungkan. Namun, tetap pemegang mayoritas lebih banyak itu ada di Indonesia,” kata Jokowi.
Sebelumnya, kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport dijadwalkan berakhir pada 2041, dan pemerintah telah menetapkan sejumlah syarat, termasuk penambahan kepemilikan saham Indonesia melalui MIND ID sebanyak 10%. Selain itu, Freeport diwajibkan membangun smelter baru di Kawasan Terpadu Fakfak, Papua Barat.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemerintah untuk memperpanjang kontrak dengan Freeport, mengingat produksi tambang tembaga tersebut akan mencapai puncaknya pada 2035.
"Sekarang kita berpikir strategis saja, produksi Freeport itu mencapai puncak pada 2035. Kalau tidak ada kepastian perpanjangan, maka tidak ada eksplorasi, berarti 2040 ini jadi barang mati," kata Bahlil seusai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (7/12/2023).
Terkait dengan penentuan operatorship, Bahlil menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam pembicaraan, dengan penekanan pada transparansi penataan laporan keuangan sebagai hal yang paling penting.
"Yang penting adalah penataan laporan keuangan dan transparansi, karena yang penting bagi kami adalah penambahan nilai, pendapatan negara, dan bagaimana pengelolaan tambang bisa berjalan dengan baik," tambahnya.
Secara terpisah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut PT Freeport Indonesia (PT FI) mengalami keterlambatan dalam pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam (smelter) sesuai ketentuan. Freeport berpotensi terkena denda administratif hingga Rp 7,77 triliun.
Presiden Direktur PTFI Tony Wenas saat mendampingi kunjungan menteri perdagangan 28 November lalu mengaku optimistis smelter kedua PTFI akan mulai beroperasi pada akhir Mei 2024 dan secara bertahap ramp-up produksi penuh hingga Desember 2024.
Komentar
Posting Komentar