MUI Minta Kontestan Pemilu Tak Jadikan Agama Bahan Candaan: Hati-Hati dengan Ibadah - inews

 

• Detail Berita

MUI Minta Kontestan Pemilu Tak Jadikan Agama Bahan Candaan: Hati-Hati dengan Ibadah

 Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh. (Foto: Widya Michella)

JAKARTA, iNews.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kontestan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk tidak menggunakan agama sebagai bahan candaan. Dia mengingatkan seluruh pihak berhati-hati jika menyangkut persoalan ibadah.

"Setiap kita harus berhati-hati dengan urusan ibadah, jangan menggunakan ibadah sebagai bahan candaan yang bisa berdampak pada ihanah (mengejek dalam sikap merendahkan)," kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh dikutip dari laman resmi MUI, Selasa (26/12/2023).

Baca Juga

Soroti Guyonan Zulhas, Partai Perindo Minta Elite Politik Ciptakan Suasana Pilpres Kondusif

Dia mengatakan, setiap orang harus berhati-hati saat menyampaikan candaan di ruang publik. Menurutnya, candaan yang dilontarkan jangan sampai menyinggung masalah agama, suku, dan lainnya.

"Tapi intinya setiap kita perlu berhati-hati dalam menyampaikan candaan di ruang publik. Apalagi terkait itu masalah agama, masalah suku, masalah ibadah, dan sejenisnya agar tidak terjerumus pada hal-hal yang terlarang," kata dia.

Baca Juga

Datangi PAN DIY, Massa Front Jihad Islam Akan Laporkan Zulhas atas Tuduhan Penistaan Agama

Dia kembali mengingatkan kepada umat Muslim yang memiliki hak pilih untuk menggunakannya secara bertanggung jawab. Menuru dia, memilih pemimpin dengan bertanggung jawab wajib dilakukan setiap Muslim.

Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat ini mengungkapkan syarat ideal pemimpin adalah beriman dan bertakwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), serta mempunyai kemampuan (fathanah). Kriteria itu sesuai dengan ketetapan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada 2009 lalu.

Baca Juga

Aliansi Santri Indonesia Kecam Zulhas soal Candaan Salat, Masuk Ranah Penistaan Agama

"Setiap Muslim yang memiliki hak pilih wajib menggunakannya secara bertanggung jawab. Dengan memilih pemimpin, baik eksekutif maupun legislatif yang memenuhi syarat ideal kepemimpinan sehingga dapat mengemban tugas kepemimpinan dengan amanah," tuturnya.

Lihat juga: Video Kondisi Terkini Indra Bekti

Editor : Rizky Agustian

Follow Berita iNews di Google News