Saturday
16Aug2025
Sosial Media
powered by Surfing Waves
0
Home Debat Capres

Prabowo: Jokowi Paling Banyak ke Papua, Pembangunan Paling Pesat - detik

1 min read

Prabowo: Jokowi Paling Banyak ke Papua, Pembangunan Paling Pesat

By Anggi Muliawati
detikcom
Prabowo Subianto
Prabowo Subianto
Jakarta -

Menurut calon presiden Prabowo Subianto, penyelesaian masalah hak asasi manusia (HAM) dan konflik di Papua adalah soal penegakan hukum, pembangunan ekonomi, dan perlindungan terhadap HAM. Prabowo menyatakan Presiden Jokowi adalah presiden RI paling baik soal pembangunan di Papua.

"Presiden Joko Widodo adalah Presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua," kata Prabowo di panggung Debat Pilpres 2024, Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

"Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua," sambungnya.

Anies Kutip Era SBY TNI/Polri Naik Gaji 9 Kali, Demokrat Buka Suara - CNN Indonesia Baca juga Anies Kutip Era SBY TNI/Polri Naik Gaji 9 Kali, Demokrat Buka Suara - CNN Indonesia

Mantan Komandan Jenderal Kopassus serta mantan Panglima Kostrad ini mengakui masalah HAM adalah aspek yang harus diutamakan. Namun Jokowi pada periode pemerintahannya sudah membuktikan perwujudan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Papua.

"Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah permerintahan Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia," kata Prabowo.

Grace Natalie dan Isyana Bagoes Oka Hampiri Moderator Debat, KPU Bakal Evaluasi - inewsBaca juga Grace Natalie dan Isyana Bagoes Oka Hampiri Moderator Debat, KPU Bakal Evaluasi - inews

Prabowo yang juga Menteri Pertahanan pemerintahan Jokowi ini bertekad melanjutkan pembangunan di Papua yang sudah dimulai pada periode pemerintahan ini. Dia akan mewujudkan kemajuan ekonomi, pelayanan sosial, dan jaminan keamaman untuk masyarakat Papua dari ancaman separatis-teroris.

"Dan menjamin penegakan hak asasi manusia," kata Prabowo.

Tema debat perdana untuk capres kali ini yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.


(dnu/dhn)

Komentar
Additional JS