Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB mengenai tuntutan gencatan senjata kemanusiaan di tengah agresi militer Israel ke Palestina ditunda beberapa jam mendatang pada Jumat (8/12).
Penundaan dilakukan, seperti diberitakan Reuters, hingga pertemuan yang antara para menteri Arab dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken selesai diselenggarakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
DK PBB yang beranggotakan 15 orang itu awalnya akan melakukan pemungutan suara mengenai rancangan resolusi singkat pada Jumat (8/12) pagi waktu setempat.
Namun, rencana tersebut ditunda atas permintaan Uni Emirat Arab, yang mengajukan rancangan resolusi tersebut dengan dukungan negara-negara Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Untuk dapat diadopsi, sebuah resolusi memerlukan sedikitnya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari lima anggota tetap; Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Perancis atau Inggris.
AS sebelumnya mengatakan pihaknya tidak mendukung tindakan lebih lanjut yang dilakukan dewan tersebut saat ini.
Dewan sekarang dijadwalkan untuk memberikan suara tepat setelah Blinken dijadwalkan bertemu para menteri dari Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Otoritas Palestina dan Turki di Washington.
AS sebelumnya bersama Israel menentang gencatan senjata dalam perang di wilayah kantong Palestina di Gaza karena mereka yakin hal itu hanya akan menguntungkan kelompok militan Islam Hamas.
Namun, Washington kini malah mendukung jeda dalam pertempuran untuk melindungi warga sipil dan mengizinkan pembebasan sandera yang disandera oleh Hamas dalam serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober.
Pihak Biden berulang kali menyoroti dan mendesak Israel untuk benar-benar memperhatikan keamanan warga sipil di Gaza di tengah gempuran brutal. AS bahkan meminta Israel untuk melakukan hal yang bisa membuktikan niatan mereka menjamin keselamatan warga sipil.
AS menawarkan amandemen substansial terhadap rancangan undang-undang yang dirancang UEA, termasuk kecaman atas "serangan teroris Hamas di Israel, termasuk yang terjadi pada 7 Oktober 2023." Keputusan itu tidak ditambahkan ke dalam teks yang akan dipilih pada hari Jumat.
Rancangan tersebut diubah dengan menyatakan bahwa "penduduk sipil Palestina dan Israel harus dilindungi sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional" dan "menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera."
Dorongan baru untuk melakukan gencatan senjata juga dilakukan negara-negara Arab setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membuat langkah yang jarang terjadi pada Rabu (6/12) dengan secara resmi memperingatkan DK PBB mengenai ancaman global dari perang
Guterres, yang telah berulang kali menyerukan gencatan senjata kemanusiaan, akan memberikan pengarahan kepada dewan pada Jumat (8/12).
"Kita telah melihat dampaknya di Tepi Barat yang diduduki, Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Dalam pandangan saya, jelas ada risiko serius yang memperburuk ancaman yang ada terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional," kata Guterres seperti diberitakan Al Jazeera.
"Risiko runtuhnya sistem kemanusiaan pada dasarnya terkait dengan kurangnya keselamatan dan keamanan bagi staf kami di Gaza dan dengan sifat dan intensitas operasi militer yang sangat membatasi akses terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan."
Israel mengatakan 1.200 orang tewas dan 240 orang disandera dalam serangan Hamas pada 7 Oktober. Israel telah memfokuskan pembalasannya terhadap Hamas di Gaza, membombardirnya dari udara, melakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat.
Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 17.487 orang telah terbunuh hingga Jumat (8/12). Tak hanya itu, sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Komentar
Posting Komentar