Lapangan Gas Natuna Ditinggal BUMN Rusia, Ganjar Ingin RI Garap Sendiri- Kumparan

 

Lapangan Gas Natuna Ditinggal BUMN Rusia, Ganjar Ingin RI Garap Sendiri

9 Januari 2024 12:24 WIB
·
waktu baca 2 menit
Ilustrasi pengeboran minyak lepas pantai (offshore). Foto: curraheeshutter/Shutterstock
Ilustrasi pengeboran minyak lepas pantai (offshore). Foto: curraheeshutter/Shutterstock
icon-kumparanplus
Nikmati gratis baca kumparanPLUS di aplikasi
Klaim
Eksploitasi sumber daya gas di perairan Natuna Utara menjadi sorotan setelah debat Capres kedua pada Minggu (7/1) lalu. Capres paslon 03 Ganjar Pranowo menyebutkan ingin Indonesia mengeksploitasi dengan mandiri harta karun tersebut.
Salah satu harta karun gas yang masih terkatung-katung nasibnya adalah Blok Tuna, berada di Laut Natuna Utara, sebelah perbatasan Indonesia-Vietnam. Lapangan tersebut baru saja ditinggalkan BUMN Rusia, Zarubezhneft (ZN).
Zarubezhneft awalnya bermitra dengan Harbour Energy melalui Premier Oil Tuna BV dengan masing-masing memiliki 50 persen hak partisipasi Blok Tuna. Namun, perkembangan Blok tersebut terdampak sanksi Uni Eropa dan Inggris selama eskalasi konflik Rusia dan Ukraina.
Dalam laporan keuangan tahun 2022 Harbour Energy, disebutkan akibat sanksi Uni Eropa, proyek tersebut mandek sejak pemerintah menyetujui rencana pengembangan (PoD) di Desember 2022.
Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyampaikan gagasannya saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Kompleks GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024). Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Head of Program and Communication Division SKK Migas, Hudi Suryodipuro, menyebutkan sudah ada 10 perusahaan yang antre menggantikan BUMN Rusia tersebut. Proses alih kelola kepemilikan dari Zarubezhneft masih dilaksanakan secara business to business.
"Minat terhadap WK ini cukup bagus dengan adanya sekitar 10 perusahaan, baik dari internasional maupun nasional yang sudah meminta ijin buka data," ungkapnya saat dihubungi kumparan, Selasa (9/1).
Meski begitu, Hudi enggan membeberkan nama perusahaan yang berminat di Blok Tuna. Pemerintah bersama SKK Migas memastikan akan fokus memfinalisasi proses alih hak partisipasi ke perusahaan baru.
"⁠Tentu saja fokus saat ini adalah untuk memfinalisasi proses alih PI, supaya pengembangan lapangan Tuna bisa dilaksanakan, sesuai dengan POD yang telah disetujui," pungkasnya.
Sebelumnya, pernyataan Ganjar terkait gas di Natuna Utara menjawab soal permasalahan Laut China Selatan yang belum selesai dan court of conduct (COC) belum disepakati, namun menjadi arena persaingan hegemoni AS dan China.
Ganjar menyebutkan, salah satu langkah adalah memprioritaskan penguatan alutsista Angkatan Laut yang ada di sekitar Laut China Selatan, serta mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di sekitar Natuna.
"Begitu saya jadi presiden, kita tunjukkan kedaulatan kita, gas yang ada di Natuna utara harus dieksploitasi oleh kita sendiri, untuk menunjukkan power kita pada dunia," tegasnya saat Debat Pilpres 2024, Minggu (7/1).

Baca Juga

Komentar