Kala Mensos Risma Buka-bukaan Soal Bansos di Sidang MK
Sabtu, 6 April 2024 | 04:51 WIB
Yustinus Patris Paat / DIN
Tri Rismaharini. (Antara/Reno Esnir)
Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau biasa disapa Risma sudah buka-bukaan soal bantuan sosial (bansos) di sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024). Risma setidaknya menjelaskan tiga poin penting terkait bansos yang dikaitkan dengan Pilpres 2024 dan juga ditanyakan oleh hakim konstitusi.
Pertama, Risma menerangkan alasan Kemensos tidak lagi menyalurkan bansos dalam bentuk beras. Risma mengaku pihaknya menolak bansos beras karena ada temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan tersebut terkait sengketa atau dispute pembelian beras menggunakan harga cadangan beras pemerintah (CBP) dan harga eceran tertinggi (HET).
"Waktu itu sebetulnya diberikan (penyaluran bansos beras) ke Kemensos, tetapi saat itu karena temuan BPK. Nanti kami sebutkan. Yang tahun 2020 ada temuan BPK ada dispute harga karena kita menggunakan harga CBP, Kemensos menggunakan harga CBP, tetapi kemudian tidak tahu saat di lapangannya. Saya dapat temuan," terang Risma.
Kemensos, kata Risma, sebenarnya mau jika pembelian beras menggunakan standar sesuai dengan HET. Namun, ternyata bansos beras menggunakan CBP.
"Saya mau (menggunakan HET) dan tidak ada biaya bungkus, ternyata tidak bisa, (harus) pakai CBP. Kami tidak mau, karena khawatir ada temuan, kalau menggunakan CBP," tandas Risma.
Karena itu, kata Risma, bansos di Kemensos sudah tidak dalam berbentuk barang lagi, tetapi dalam bentuk transfer uang ke penerima.
"Bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100 persen. Kecuali respons kasus, jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali," tutur dia.
Kedua, Risma juga menerangkan alasan anggaran bansos cair di awal tahun 2024, Januari-Februari 2024. Menurut Risma, pencairan dana bansos di awal tahun sudah terjadi jauh sebelum dirinya menjadi Menteri Sosial.
"Tadi sudah dijelaskan tentang awal tahun anggaran dicairkan ini bahkan sejak sebelum saya menjadi menteri," kata Risma.
Menurut Risma, penyaluran bansos pada awal tahun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para penerima.
"Itu pencairannya sudah bulan Januari. Karena memang, tadi saya jelaskan teorinya, kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan satu bulan untuk hidup, itu mereka enggak bisa. Jadi makanya kita sangat harus disiplin untuk membantu mereka," sambungnya.
Ketiga, Risma juga menjelaskan alasan dirinya kerap tak mendampingi Presiden Joko Widodo saat membagi-bagi bansos. Risma mengatakan dirinya akan turun ke lapangan jika ada masalah besar seperti perselisihan di lapangan.
"Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute, misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi. Kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun, itu memang orangnya harus saya tolong," pungkas Risma.
Diketahui, hari ini, MK melanjutkan sidang pembuktian sengketa hasil Pilpres 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan empat menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) dan DKPP. Selain Risma, menteri Jokowi yang memberikan keterangan di MK adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Simak berita dan artikel lainnya di
Google News
Ikuti terus berita terhangat dari Beritasatu.com via whatsapp
Bagikan
Komentar
Posting Komentar