Selasa, 02 Apr 2024 08:23 WIB
Ilustrasi pembagian bansos. Jelang Pemilu 2024, pembagian bansos oleh pemerintah dinilai meningkat. (ANTARA FOTO/ANIS EFIZUDIN)
--
Empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dipanggil untuk dimintai keterangannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Keempat menteri yang dipanggil adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sebelumnya, saat sidang lanjutan di MK tim dari Anies-Muhaimin meminta MK menghadirkan empat menteri, yakni Menkeu, Mensos, Menko Perekonomian, dan Menteri Perdagangan.
Sementara tim Ganjar-Mahfud meminta MK menghadirkan tiga menteri. Selain Menkeu dan Mensos, mereka juga meminta MK menghadirkan Menko PMK.
Mereka menilai para menteri itu mengetahui soal pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat selama tahapan pilpres berlangsung. Pembagian bansos ini dianggap bertalian dengan kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Namun, MK menolak permohonan Anies dan Ganjar. Pemanggilan para menteri ini untuk kepentingan para hakim karena keterangan mereka dikategorikan penting untuk didengarkan oleh mahkamah. Para pemohon pun dilarang bertanya kepada para menteri yang dipanggil.
Adapun bansos merupakan salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga komoditas bahan pokok.
Presiden Jokowi memang gencar memberikan bansos kepada masyarakat jelang Pemilu 2024. Beberapa di antaranya bansos berupa uang tunai Rp200 ribu per bulan per keluarga untuk periode Januari, Februari, Maret.
Bansos ini dicairkan sekaligus Rp600 ribu pada Maret 2024. Anggarannya Rp11,2 triliun dengan sasaran 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kemudian, ada bansos beras untuk ke 22 juta KPM sampai Juni 2024. Setiap bulan, per keluarga mendapatkan 10 kg beras.
Berikut ini ucapan Muhadjir, Airlangga, Risma, dan Sri Mulyani yang berkaitan dengan pembagian bansos jelang pemungutan suara Pilpres 2024.
Bantah bansos pakai data Kemenko PMK
Pada awal Februari 2024, Muhadjir membantah pembagian bansos periode Januari hingga Februari 2024 menggunakan data Kemenko PMK. Ia mengatakan pemerintah dalam pembagian bansos tetap menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).
"Untuk PKH dan BLT Elnino tetap menggunakan DTKS. Bantuan cadangan pangan (beras) saja yang menggunakan data P3KE," kata Muhadjir kepada CNNIndonesia.com.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga mendistribusikan bansos tersebut melalui Kemensos. Distribusi itu dilakukan langsung oleh Basarnas.
Namun, Mensos Risma jarang terlihat mendampingi Jokowi saat pembagian bansos jelang Pilpres 2024. Muhadjir menjelaskan Risma fokus pada program-program Kemensos lainnya, terutama program pemberdayaan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
Menurut dia, wajar jika Risma tidak bisa terus-terusan mendampingi Presiden karena banyak target kerja yang harus dikejar.
Tak sepakat bansos disetop jelang pilkada
Pada 26 Maret 2024, Muhadjir juga tak sepakat dengan usul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya penyaluran bansos dihentikan menjelang Pilkada 2024.
"Ini saya kira usulan yang menurut saya ya, kurang bijak. Harus dibedakan. Skema antara bansos dan perlinsos itu," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (26/3).
Baginya, penyaluran bansos tak memiliki alasan untuk dihentikan. Pasalnya, penyaluran bansos sudah diatur dalam undang-undang dan memiliki target penerimanya secara berkala.
Muhadjir mengatakan pengaruh besar bansos dalam pemilu cuma persepsi masyarakat saja.
"Kalau masyarakat menilai bahwa kehadiran bansos itu memang masih dirasa diperlukan oleh mereka, dan kemudian dia akan punya persepsi bahwa dari mana bansos itu, kemudian dia terkait dengan pilihan preferensi mereka, ya kita enggak bisa melarang dong melakukan itu," kata dia.
Pada 6 November 2023, Airlangga mengumumkan bahwa Presiden Jokowi akan melanjutkan program pembagian cadangan beras pemerintah hingga Juni 2024.
Airlangga menuturkan bansos beras itu akan tetap diberikan sebanyak 10 kg per bulan per KPM. Ia menjelaskan bansos beras untuk tahun 2024 itu akan menyasar 22 juta KPM.
Tak hanya itu, Jokowi juga akan memberikan bansos stunting untuk 1,4 juta keluarga rawan stunting (KRS). Adapun dana untuk bantuan stunting itu mencapai Rp446,242 miliar per kuartal.
"Jadi totalnya Rp892 miliar di semester pertama tahun depan," kata Airlangga.
Airlangga juga yang mengumumkan BLT Pangan Rp200.000 per bulan untuk Januari, Februari, dan Maret disalurkan pada Maret 2024 saat Ramadan.
Pernyataan Risma dan Sri Mulyani di halaman berikutnya...
Komentar
Posting Komentar