-
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat berpendapat terkait pengaruh kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim MK pun menegur Muhajdir.
Sidang digelar di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.
"Mengenai Bapak Presiden, jadi sebetulnya kunjungan Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode sama beliau, ketika mendampingi KIP, Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah, tujuannya apa, untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang ter-deliver di lapangan," kata Muhadjir sebagai pemberi keterangan di MK.
Menurutnya, Jokowi selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Dia mengatakan Jokowi memang sering melakukan pemantauan untuk mengetahui pelaksanaan program, termasuk bansos.
"Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun karena itu DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September, sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos dan di situlah Presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver, sekaligus utk mendapatkan feedback umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu," ujarnya.
"Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai seribu orang untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog, itu sebetulnya simbolik saja," sambungnya.
Muhadjir mengatakan Jokowi saat ini semakin sering melakukan kunker untuk memastikan tidak ada program prioritas yang mangkrak di akhir masa jabatannya. Dia mengatakan Jokowi juga selalu mengatur kunkernya sekaligus membagi bansos.
"Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi Presiden kemunkginan besar di situ banyak proyek nasional," ujar Muhadjir.
Dia lalu menilai terlalu sulit untuk menilai 100 kunker Jokowi membagi bansos bakal berpengaruh secara nasional. Dia mengatakan hal itu tak masuk akal.
"Sekali lagi, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan secara simbolik membagi bansos itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira itu doesn't make sense," ucapnya.
Mendengar hal itu, Ketua MK Suhartoyo langsung menegur Muhadjir. Dia mengingatkan Muhadjir untuk tidak menyampaikan pendapat sebagai pemberi keterangan.
"Mohon bapak tidak berpendapat soal itu," kata Suhartoyo.
Sebagai informasi, sengketa Pilpres 2024 ini diajukan oleh kubu Anies dan kubu Ganjar. Dalam permohonannya, kedua pihak menganggap kunker Jokowi membagi bansos mempengaruhi kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Simak Video 'Menko PMK soal Bansos: Kami Paham Tugas Kami Dikaitkan Pesta Demokrasi':
Saksikan Live DetikSore:
(bel/haf)
Komentar
Posting Komentar