Sengketa Hasil Pilpres 2024, Pj Wali Kota Bekasi Bantah Dapat Arahan Menangkan Prabowo-Gibran
Kamis, 4 April 2024 | 22:22 WIB
Moh. Said Mashur / DM
Suasana sidang pembuktian sengketa Pilpres 2024 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu, 3 April 2024. (Beritasatu.com/Sella Rizky)
Jakarta, Beritasatu.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad membantah tudingan yang menyebut penjabat kepala daerah mendapat arahan dari pemerintah untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu ditegaskan Gani ketika memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/4/2024). Gani hadir sebagai saksi fakta dari pihak terkait yakni tim pembela Prabowo-Gibran.
"Selaku Pj Wali Kota Bekasi, kami tekankan di sini tidak pernah menerima arahan perintah dari pimpinan untuk memihak atau memenangkan salah satu pasangan calon tertentu," tegasnya.
Menurut Gani, menjadi penjabat kepala daerah memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa beradaptasi dan mengenal semua perangkat yang ada di pemerintah daerah (pemda). Dia mengaku, untuk mengondisikan para aparatur pemda untuk kepentingan politik adalah hal yang sulit dilakukan.
"Meskipun seandainya penjabat kepala daerah ini ditugaskan untuk menyukseskan pemenangan salah satu pasangan calon, tidak mudah tanpa dukungan aparatur yang ada di Kota Bekasi," ujarnya.
Gani menyontohkan, jumlah ASN yang ada di kota Bekasi sekitar 11.000 orang. Jumlah ini sangat besar untuk melakukan pengarahan terhadap kepentingan politik tertentu.
"Ini suatu kondisi yang sangat besar dan untuk pengondisian yang terkait dengan pemenangan atau netralitas ini tentunya tidak mudah," jelasnya.
Simak berita dan artikel lainnya di
Google News
Ikuti terus berita terhangat dari Beritasatu.com via whatsapp
Bagikan
Komentar
Posting Komentar