Jumat, 3 Mei 2024 | 18:50 WIB
Yustinus Patris Paat / RZL
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberi sambutan saat rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu, 24 April 2024. (B Universe Photo/Joanito de Saojoao)
Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Silfester Matutina mengingatkan seluruh koalisi partai politik, relawan, dan pendukung Prabowo-Gibran agar tidak menekan atau mengintervensi terlalu jauh presiden terpilih Prabowo Subianto dalam penentuan menteri kabinet periode 2024-2029.
Silfester yakin Prabowo sudah mendapat masukan dari berbagai pihak dan akan menempatkan para menteri secara proporsional dari berbagai elemen pemenang dan keterwakilan.
Menurut Silfester, prerogatif dalam menentukan susunan kabinet adalah hak Presiden. Prabowo diharapkan akan menempatkan individu berkualitas di setiap kementerian dengan memperhatikan keterwakilan partai politik, relawan, profesional, serta tokoh agama atau masyarakat.
"Prerogatif ada di tangan presiden, dalam hal ini Pak Prabowo. Beliau memiliki kuasa penuh untuk menentukan siapa yang menjadi menteri di kabinetnya. Kita berharap siapa pun, baik dari parpol, relawan, maupun profesional, memiliki kompetensi, rekam jejak, dan profesionalisme yang mumpuni untuk membantu Prabowo dan Gibran," ungkap Silfester.
Meskipun TKN Prabowo-Gibran telah mengusulkan perubahan nomenklatur kementerian untuk mencakup program-program prioritas seperti makan siang gratis, hilirisasi, dan pengembangan ekonomi kreatif, keputusan akhir akan diserahkan kepada Prabowo-Gibran untuk menambahkan nomenklatur kementerian tersebut.
"Semua kebijakan kita serahkan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran," tandas Silfester.
Simak berita dan artikel lainnya di
Google News
Ikuti terus berita terhangat dari Beritasatu.com via whatsapp
Bagikan
Komentar
Posting Komentar