Netanyahu Kecam Rencana Militer Israel untuk Jeda Taktis 1 Jam Pasok Bantuan ke Gaza
YERUSALEM – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengkritik rencana yang diumumkan oleh militer pada Minggu (16/6/2024) untuk mengadakan jeda taktis setiap hari dalam pertempuran di sepanjang salah satu jalan utama menuju Gaza untuk memfasilitasi pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina.
Militer telah mengumumkan jeda harian mulai pukul 05.00 GMT hingga 16.00 GMT di daerah dari Penyeberangan Kerem Shalom hingga Jalan Salah al-Din dan kemudian ke utara.
“Ketika perdana menteri mendengar laporan tentang jeda kemanusiaan selama 11 jam di pagi hari, dia menoleh ke sekretaris militernya dan menjelaskan bahwa hal ini tidak dapat diterima olehnya,” kata seorang pejabat Israel, dikutip Reuters.
Militer mengklarifikasi bahwa operasi normal akan berlanjut di Rafah, fokus utama operasinya di Gaza selatan, di mana delapan tentara tewas pada Sabtu (15/6/2024).
Reaksi Netanyahu menggarisbawahi ketegangan politik mengenai masalah bantuan yang masuk ke Gaza, di mana organisasi internasional telah memperingatkan akan meningkatnya krisis kemanusiaan.
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang memimpin salah satu partai keagamaan nasionalis dalam koalisi Netanyahu, mengecam gagasan jeda taktis, dan mengatakan siapa pun yang memutuskan hal itu adalah ‘orang bodoh’ yang harus kehilangan pekerjaannya.
Pertengkaran tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian bentrokan antara anggota koalisi dan militer mengenai jalannya perang, yang kini telah memasuki bulan kesembilan.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Hal ini terjadi seminggu setelah mantan jenderal sentris Benny Gantz mundur dari pemerintahan, menuduh Netanyahu tidak memiliki strategi yang efektif di Gaza.
Perpecahan ini terungkap pekan lalu dalam pemungutan suara parlemen mengenai undang-undang tentang wajib militer Yahudi ultra-Ortodoks ke dalam militer, dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant memberikan suara menentangnya karena bertentangan dengan perintah partai, dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan militer.
Partai-partai keagamaan dalam koalisi sangat menentang wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks, sehingga memicu kemarahan luas dari banyak warga Israel, yang semakin mendalam seiring dengan berlanjutnya perang.
Letnan Jenderal Herzi Halevi, panglima militer, mengatakan pada Minggu (16/6/2024) bahwa ada “kebutuhan yang pasti” untuk merekrut lebih banyak tentara dari komunitas ultra-Ortodoks yang berkembang pesat.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(sst)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar