Banyak Permasalahan PPDB, DPR Kecewa Dengan Kinerja Kemendikbud Setiap Tahun
Jakarta – Komisi X DPR RI menyampaikan kekecewaannya terkait permasalahan Pelaksanaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terus berulang. Mereka mengatakan bahwa sia-sia saja setiap tahun membahas permasalahan yang sama itu.
Wakil Ketua Komisi X, Abdul Fikri Faqih menganggap bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tidak serius dalam melaksanakan PPDB.
"Kita terus ‘jatuh di lubang yang sama’ berulang kali, diskusi (soal PPDB) tidak pernah berubah," kata Fikri Faqih dalam siaran persnya, Kamis 11 Juli 2024.
Alih-alih pemerintah menciptakan pemerataan pendidikan yang lebih berkeadilan, persoalan PPDB malah menimbulkan sarang masalah setiap tahunnya.
Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa masyarakat berebut sekolah favorit. Pertama, kualitas SDM (guru dan tenaga kependidikan); dan kedua, fasilitas dan sarana prasarana sekolah.
"Yang jadi masalah, kami belum melihat upaya pemerataan kualitas guru, misalnya guru terbaik disebar ke berbagai sekolah,” ungkapnya.
Ilustrasi guru mengajar siswa.(DOK. Kemendikbud Ristek)
Selain itu, jumlah sekolah yang unggul secara sarana dan pra sarananya juga terbatas, sehingga daya tampung muridnya juga sangat sedikit dibanding kebutuhannya.
"Dulu (2016) ada program unit sekolah baru, sekarang sudah tidak ada lagi di Kemendikbudristek. Kapan bisa terkejar kuota daya tampung murid baru?” tanyanya.
Sejak 7 tahun terakhir pelaksanaan PPDB, sistem zonasi selalu berakhir dengan banyak masalah yang terungkap di komisi X DPR. Hal ini membuktikan adanya kegagalan sistem. “Kalau ga efektif ya diubah (sistemnya), berarti kita tidak mampu untuk meniadakan sekolah favorit."
Seperti diketahui sebelumnya, tujuan awal pemerintah mencetus PPDB berbasis zonasi adalah untuk meniadakan sekolah favorit atau istilah kasta dalam sistem Pendidikan, sehingga harapannya tercipta kualitas Pendidikan yang merata.
Ia menegaskan bahwa tujuan tersebut tidak selalu bisa dipaksakan karena berarti selalu ada sekolah favorit, sebagaimana Kemendikbudristek meluncurkan SMK pusat keunggulan.
“Jangan-jangan malah SMK pusat keunggulan adalah sekolah favorit,” tutup Legislator dapil Jawa Tengah IX itu.
Baca artikel VIVA Edukasi menarik lainnya di tautan ini.
Ijazah Tertahan di Sekolah, Kakak Beradik Warga Miskin di Brebes Sulit Cari Kerja
"Totalnya ada sekitar Rp15 jutaan. Saya belum ada uang untuk ambil ijazah. Pinginnya bisa diambil biar anak saya dua-duanya bisa kerja dan dapat penghasilan tetap."
VIVA.co.id
12 Juli 2024
Komentar
Posting Komentar