Jenderal IDF: Israel Bak Kena Bom Atom Jika Netanyahu Kembali Menolak Gencatan Senjata dengan Hamas - Tribunnews

 

Jenderal IDF: Israel Bak Kena Bom Atom Jika Netanyahu Kembali Menolak Gencatan Senjata dengan Hamas  - Tribunnews.com


Penulis: Hasiolan Eko P Gultom

Jenderal IDF: Israel Bak Kena Bom Atom Jika Netanyahu Kembali Menolak Gencatan Senjata dengan Hamas 
Time of Israel
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan tengah melakukan inspeksi atau sidak ke markas pasukan Pertahanan Israel (IDF) yang berada di jalur Gaza Utara. 

Jenderal IDFIsrael Bak Kena Bom Atom Jika Netanyahu Kembali Menolak Gencatan Senjata dengan Hamas 

TRIBUNNEWS.COM - Jenderal Purnawirawan militer Israel (IDF) Yitzhak Brick mewanti-wanti rezim pemerintahan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan konsekuensi jika mereka kembali menolak peluang kesepakatan pertukaran sandera demi gencatan senjata dengan gerakan Hamas dalam Perang Gaza.

Brick mengatakan jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali menolak kesepakatan kali ini, hal itu seperti menjatuhkan bom atom ke pusat Israel.

Hal itu dikatakan Jenderal IDF veteran Perang Yom Kippur dan pernah bertugas di Korps Lapis Baja sebagai komandan brigade, divisi dan pasukan serta mantan komandan perguruan tinggi militer IDF itu kepada surat kabar IsraelHaaretz, Senin (8/7/2024).

"Jika Netanyahu menolak perjanjian tersebut, kita akan kehilangan “orang-orang yang diculik” selamanya dan kita akan berada di ambang perang regional," katanya.

Brick menilai, melanjutkan pertempuran tidak akan berkontribusi sama sekali dalam meraih kemenangan, melainkan kekalahan Israel akan lebih menyakitkan.

Ia menambahkan, "Jika tentara Israel tidak mampu mengalahkan Hamas, maka dipastikan tidak akan mampu mengalahkan Hizbullah".

Bos Mossad Pulang Bawa Kabar Belum Ada Deal

BERITA TERKAIT

Terkait perkembangan negosiasi gencatan senjata, Kepala Badan Intelijen Luar Negeri Israel (Mossad) David Barnea dilaporkan sudah kembali ke Israel setelah mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Qatar dan Menteri Luar Negeri Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani di Qatar.

David Barnea datang sebagai utusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas negosiasi proposal gencatan senjata dengan gerakan Hamas melalui mediator, Mesir dan Qatar, pada Jumat (5/7/2024).

"Pimpinan Mossad kembali dari Doha setelah mengadakan sesi pertama dengan para mediator,” kata kantor Netanyahu, Jumat malam.

“Telah diputuskan untuk mengirim delegasi lain minggu depan untuk menyelesaikan negosiasi, mengetahui bahwa masih ada kesenjangan antara kedua pihak," lanjutnya.

Para pejabat Mossad menyatakan optimismenya kepada para mediator bahwa kabinet Netanyahu akan menyetujui kesepakatan tersebut, seperti diberitakan Wall Street Journal.

Surat kabar IsraelWalla melaporkan apa yang disampaikan David Barnea selama pertemuan dengan mediator di Qatar kemarin.

"David Barnea pergi ke Doha untuk menyampaikan pesan kepada para mediator bahwa Israel menolak permintaan Hamas untuk mendapatkan komitmen tertulis dari Amerika Serikat (AS), yang mencakup negosiasi tahap kedua perjanjian tersebut tanpa batas waktu," lapor Walla, mengutip para pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya.

Mereka menegaskan perselisihan Israel-Hamas adalah mengenai Klausul 14 dalam proposal Israel, yang berkaitan dengan durasi perundingan kedua pihak pada tahap kedua, yang akan mengarah pada ketenangan berkelanjutan di Jalur Gaza.

Klausul itu menetapkan AS, Mesir dan Qatar akan melakukan segala upaya untuk memastikan negosiasi berakhir dengan kesepakatan.

Selain itu, klausul tersebut menegaskan gencatan senjata akan terus berlanjut selama negosiasi berlangsung, sementara Hamas dalam tanggapan terbarunya menuntut komitmen tertulis dari para mediator.

“Jika perjanjian tersebut mencakup komitmen tertulis dari para mediator, Hamas akan dapat memperpanjang negosiasi perjanjian tahap kedua tanpa batas waktu, bahkan setelah gencatan senjata selama 42 hari pada tahap pertama, tanpa melepaskan tentara dan orang-orang yang berada di bawah perjanjian tersebut," kata pejabat Israel.

Menurut Walla, perselisihan mengenai Klausul 14 proposal kesepakatan itu menjadi inti sidang yang digelar Netanyahu usai rapat kabinet dengan perluasan formasi tadi malam.

"Diputuskan pada sesi tersebut bahwa kunjungan pemimpin Mossad ke Doha akan fokus pada hal ini, dan dia menyampaikan pesan kepada Perdana Menteri Qatar yang menyatakan bahwa Israel tidak menerima perubahan yang ingin dilakukan Hamas terhadap Pasal 14 dan tuntutannya akan komitmen tertulis," kata pejabat Israel.

"Meskipun demikian, telah diputuskan bahwa Barnea akan menjelaskan kepada Perdana Menteri Qatar tentang kemungkinan penyelesaian masalah ini guna memajukan negosiasi dan menyelesaikan kesepakatan," tambahnya.

Channel 13 Israel melaporkan Israel ingin memastikan kemampuannya untuk melanjutkan perang jika Hamas tidak melaksanakan kewajibannya.

Israel juga menolak persyaratan Hamas agar gerakan tersebut memilih nama-nama sebagian besar tahanan Palestina yang akan dibebaskan, menurut keterangan pejabat Israel.

Proposal gencatan senjata terbaru yang dibahas Israel dan Hamas melalui mediator adalah proposal yang diajukan oleh sekutu Israel, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bulan lalu.

Jumlah Korban

Saat Israel masih melancarkan agresinya di Jalur Gaza, jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 38.011 jiwa dan 87.266 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Kamis (4/7/2024), dan 1.147 kematian di wilayah Israel, seperti dilaporkan Anadolu Agency.

Sebelumnya, Israel mulai membombardir Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023) untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak tahun 1948.

Israel memperkirakan kurang lebih ada 120 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

Sementara itu, lebih dari 21.000 warga Palestina yang masih berada di penjara-penjara Israel, menurut laporanYedioth Ahronoth pada awal Juli 2024.

(oln/khbrn/almydn/*)

Baca Juga

Komentar