Proyek Infrastruktur Molor di IKN, Ngabalin Ungkap Penyebabnya - inews

 

Proyek Infrastruktur Molor di IKN, Ngabalin Ungkap Penyebabnya

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memastikan rencana berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu penyebabnya karena pembangunan infrastruktur yang molor.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengungkapkan hujan yang turun di kawasan IKN menyebabkan proyek pembangunan terkendala.

"Kalau Allah menghendaki baik dan ini tidak ada halangan, tidak hujan nih, karena kami Senin kemarin dateng (ke IKN) ini hujan dan dua hari sama sekali tidak bisa kerja," ujar Ngabalin di kantor MUI Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Ia menambahkan bahwa jika cuaca bersahabat, Presiden Jokowi akan berkantor di IKN akhir bulan ini. Bahkan, beberapa lembaga negara telah terjun langsung ke IKN untuk memantau progres pembangunan.

"Ini hari ada anak-anak KSP, Sekneg, PUPR, Setkab sudah mendarat lagi di IKN. Ini hari tanggal 17, akhir Juli clear (presiden) bisa berkantor," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menunggu kesiapan infrastruktur sebelum resmi berkantor di IKN pada Juli 2024. Jokowi menjelaskan bahwa cuaca yang tidak menentu, terutama hujan deras, telah menghambat beberapa pekerjaan, yang merupakan hal biasa dalam proyek besar.

"Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deres banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar," kata Jokowi, Selasa (16/7/2024).

Jokowi juga menekankan bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu 15-20 tahun untuk sepenuhnya terwujud. 

"Ini sebuah mimpi besar, jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan bahwa proyek IKN masih memerlukan investor dari dalam maupun luar negeri. 

"Itu yang sedang kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan Istana Presiden, Wakil Presiden, dan oleh karena itu 100% dari APBN," katanya.