Qatar Murka Dicap Anak Netanyahu sebagai Negara Penyokong Terorisme
--
Pejabat senior Qatar murka usai anak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, menyebut negara Arab itu penyokong terorisme.
Pejabat Qatar menyebut tuduhan Yair omong kosong, tak masuk akal, dan tak bertanggung jawab.
"Pernyataan dia di tengah negosiasi yang kritis akan memperumit masalah," kata pejabat itu, dikutip Middle East Monitor, Selas (16/7).
Dia juga menyebut pernyataan Yair seperti menyalin langsung dari buku pedoman organisasi ekstremis yang memusuhi dan menentang solusi damai di Gaza.
Dalam video yang diunggah Walla, Yair berbicara di panel Konferensi Gereja Evangelis di Miami, Florida.
"Anda punya sponsor terorisme lain yaitu Qatar," kata Yair di video itu.
Dia lalu berujar, "Ini adalah negara kaya yang, karena suatu alasan, mendapat perlakuan istimewa di Washington dan New York."
Qatar, kata Yair, merupakan pemodal terorisme terbesar kedua di dunia setelah Iran.
Yair juga menuding Qatar merupakan penyokong utama kampus-kampus di Amerika Serikat. Pernyataan dia menyiratkan dukungan Doha terhadap pelajar yang ramai-ramai demo dukung Palestina.
Pendanaan sayap kiri radikal dan organisasi Soros, kata dia, turut mendukung protes mahasiswa-mahasiswi terhadap Israel.
"Namun Israel bukan target mereka yang sebenarnya. Target mereka adalah menghancurkan tatanan sosial Amerika Serikat," ucap Yair.
Di kesempatan itu, Yair hanya mengkritik Qatar tanpa menyebut upaya mereka dalam memediasi untuk membebaskan sandera Israel dari Hamas.
Pejabat Qatar juga membantah tuduhan soal pendanaan ke kampus AS.
Anggaran Qatar, kata dia, digelontorkan untuk kampus di negara tersebut yang terafiliasi dengan perguruan tinggi di Negeri Paman Sam.
"Qatar tak terlibat apa pun dalam demonstrasi di kampus-kampus AS," ujar pejabat itu.
Yair tinggal di Florida sejak tahun lalu usai Netanyahu dilaporkan meminta dia untuk berhenti mengunggah pernyataan di media sosial karena mengobarkan ketegangan di Israel.
Orang tua Yair juga meminta dia untuk menghindari komunikasi langsung dengan anggota parlemen atau menteri agar tak memperburuk situasi.
(isa/bac)
Komentar
Posting Komentar