Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu - merdeka
Jokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran mengenai proses perizinan untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) bisa memakan waktu 5-6 bulan.
Jokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.
"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, seingat saya sudah pergi ke tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang saya heran saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT (energi baru dan terbarukan), dan potensinya ada 24.000 megawatt. Sudah kita kerjakan, tetapi kok tidak berjalan secara cepat?," ujar Presiden dikutip dari Antara.
Seperti yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sebut Presiden, penyebabnya adalah proses perizinan untuk membangun PLTP yang membutuhkan waktu lama.
"Dan ketahuan tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, ternyata untuk memulai konstruksi dari awal sampai konstruksi urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu agar dari 24.000 megawatt yang baru dikerjakan hanya 11 persen itu bisa segera dikerjakan oleh para investor sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak," kata Presiden.
Investor Tidak Sabar
Dia pun membayangkan bahwa tidak semua investor bisa sabar jika harus menunggu sampai 5-6 tahun hanya untuk mengurus perizinan. Bahkan, Presiden pun berkelakar bahwa dia juga tidak sanggup jika harus menunggu selama itu.
"Karena kalau nunggu, bayangkan nunggu untuk memulai konstruksi saja sampai 5-6 tahun. Itu kalau orang tidak sabar, kalau investornya tidak sabar tidak mungkin mau mengerjakan, nunggu sampai 6 tahun. Kalau saya, tidak kuat, meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tetapi untuk nunggu 6 tahun tidak kuat," ucap Presiden.
Untuk itu, Presiden pun kembali menekankan agar potensi energi panas bumi sebesar 24.000 MW tersebut dapat dioptimalkan sebaik-baiknya guna mendukung pengembangan energi hijau.
"Indonesia sebagai pemilik potensi besar geothermal yang diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia, sekali lagi memiliki banyak peluang untuk dikembangkan, karena saat ini baru 11 persen yang termanfaatkan dari potensi yang ada," kata dia.
Editor Idris Rusadi Putra
- Idris Rusadi Putra
Presiden mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih dari 3.600 gigawatt (GW).
Jokowi mendorong, waktu pengurusan perizinan bisa dipersingkat, tujuannya agar potensi dari 24.000 megawatt dari energi panas bumi bisa terwujud.
Dalam mengoptimalkan panas bumi, PLN Indonesia Power pun berkolaborasi dengan berbagai pihak di antaranya adalah Pertamina Geothermal Energy.
Jokowi mengatakan, tidak hanya pemerintahan saat ini, pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto juga akan fokus di bidang pangan dan energi.
Komitmen ini, lanjut Jokowi, diwujudkan melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan.
Pemerintah tidak ingin Indonesia sembrono dalam mengekspor energi hijau.
Pembangunan PLTP Lumut Balai Unit 2 akan menambah kapasitas panas bumi di Area Lumut Balai sebesar 55 MW.
Jokowi mengatakan, semua tahapan pascapilpes 2024 sudah selesai. Termasuk putusan MK yang harus dihormati.
Presiden juga berharap IKN nantinya bisa menjadi menjadi pusat ecotourism atau wisata lingkungan seiring penataan kawasan hutan di sana.
Jokowi menyebut, biaya untuk menangani dampak polusi udara sangat besar. Menurutnya, untuk menangani ISPA di Jabodetabek mengabiskan anggaran hampir Rp10 T
Luhut juga memaparkan bahwa ada tiga kunci strategis memastikan keseimbangan keamanan energi Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar