CSIS Nilai Prabowo Akomodasi Partai Non-parlemen di Kabinet untuk Jaga Stabilitas Politik - Kompas

 

CSIS Nilai Prabowo Akomodasi Partai Non-parlemen di Kabinet untuk Jaga Stabilitas Politik

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto dinilai sengaja mengakomodasi tokoh parpol non-parlemen untuk masuk kabinet dalam rangka menjaga stabilitas politik selama pemerintahannya.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Arya Fernandes menyampaikan ini dalam diskusi bertajuk “Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan” di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

“Partai-partai yang tidak mendapatkan kursi di DPR, itu tetap diakomodasi di pemerintahnya Presiden Prabowo,” kata Arya dalam paparannya.

“PSI, PBB, Garuda, Prima, dan Gelora. Enggak dapat kursi di DPR, tapi diakomodasi. Jadi (jaga) stabilitas di luar Parlemen,” sambung dia lagi.

Baca juga: Profil dan Harta Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bukan hanya kalangan partai politik, tokoh-tokoh lain di luar parlemen juga dibawa Prabowo ke dalam Kabinet Merah Putih dalam rangka mengamankan stabilitas politik.

“Yang kedua, kelompok kepentingan. Kelompok bisnis, keagamaan, relawan. Yang ketiga, kelompok penekan mantan aktivis, mahasiswa, tokoh media, tokoh HAM,” ujarnya.

Oleh karenanya, wajar jika jumlah pejabat di Kabinet Merah Putih banyak karena Prabowo mengakomodasi semua pihak.

“Gemuk karena adanya kebutuhan dari presiden untuk memastikan stabilitas politik di Parlemen dan di luar Parlemen,” ucap Arya.

Baca juga: Profil Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Di sisi lain, Arya mengingatkan potensi konflik internal dalam kabinet besar yang dibuat Prabowo. Apalagi sebagian besar menteri dan wakil menteri berasal dari elite partai politik.

Menurut Arya, salah satu implikasi dikhawatirkan terjadi perebutan akses atau program strategis pemerintah.

“Implikasi yang pertama, tentu akan ada perebutan akses-akses, terutama pada program-program strategis pemerintah yang dapat mempengaruhi pemilih dalam pemilu. Jadi partai akan berebut akses-akses itu,” kata dia.

Implikasi lainnya, ada potensi terjadi kompetisi internal, terutama di antara partai-partai koalisi menjelang pemilu selanjutnya.

“Tahun pertama, mungkin masih restrukturisasi nomenklatur dan administrasi. Tahun kedua, mulai bekerja. Tahun ketiga dan keempat, sudah persiapan pemilu. Nah, jadi akan ada muncul internal competition di antara partai-partai koalisi menjelang pemilu,” tuturnya.

Baca juga: Gembleng Menteri di Akmil, Prabowo: Inti dari Semua Usaha adalah Disiplin dan Kesetiaan

Selanjutnya, besarnya kabinet Prabowo dikhawatirkan memiliki konflik kepentingan dengan kelompok bisnis.

“Dan ini tentu pertanyaannya, bagaimana menteri-menteri dan wakil menteri tersebut meminimalkan konflik of interest dari kebijakan-kebijakan politik yang akan mereka ambil,” ujar Arya.

“Implikasi yang keempat, saya kira, karena menterinya banyak, lebih dari 100 menteri, wakil menteri kabinet, saya khawatir di pemilu ke depan, DPR kita akan terdorong juga untuk menambah jumlah anggota DPR,” imbuhnya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.