Dalam UU sebelumnya, Presiden hanya boleh membentuk maksimal 34 kementerian.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pemberlakuan UU ini membuat Presiden Terpilih RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto bisa menambah jumlah kabinet sesuai kebutuhannya.

Undang-undang (UU) ini diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024 atas persetujuan bersama dengan DPR RI. Salah satu pasal diubah yakni, pasal 15 yang mengatur soal kewenangan Presiden menetapkan jumlah kementeriannya.

Dalam UU sebelumnya, Presiden hanya boleh membentuk maksimal 34 kementerian. Sedangkan dalam UU baru, Presiden dapat membentuk kementerian sesuai dengan kebutuhannya dan tidak dibatasi.

"Jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden," demikian bunyi Pasal 15 sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan UU terbaru, Kamis (17/10).

Dalam UU Kementerian Negara yang baru, juga dijelaskan pembentukan kementerian tersendiri dapat didasarkan pada kebutuhan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan. Presiden juga berwenang mengubah unsur organisasi sesuai kebutuhan.

"Dalam hal terdapat Undang-Undang yang menuliskan,mencantumkan dan/atau mengatur unsur organisasi, Presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi dimaksud dalam peraturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan," bunyi Pasal 9A.

UU ini juga menghapus ketentuan dalam Pasal 10, mengubah Pasal 25, serta mengubah judul yang ada di BAB VI. Bab tersebut mengatur soal hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

Selain itu, DPR harus melakukan pengawasan pelaksanaan UU Kementerian Negara. UU ini mulai berlaku sejak diundangkan.

"Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya," bunyi Pasal II ayat (1).

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh dan politikus untuk menjadi calon menteri di kabinetnya. Pemanggilan para calon menteri itu dilakukan di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan, tokoh-tokoh yang hadir di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan berpeluang besar mengisi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun dari sekian nama yang dipanggil, adapula yang masih dipertimbangkan. Dasco pun memberikan ciri-ciri tokoh maupun politkus yang pasti menduduki jabatan menteri terlihat dari raut wajah pada saat meninggalkan kediaman Prabowo Subianto.

Adapun dalam RUU Kementerian Negara, jumlah menteri tidak lagi dibatasi di angka 34, melainkan menjadi tidak ada batasan sama sekali.

Maka harus, melakukan Revisi Undang Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Pengamat menilai menilai jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto nanti dianggap terlalu besar dan tidak ada jaminan akan bekerja secara efektif.

Pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, disebut-sebut akan berisikan 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari jumlah kementerian pada pemerintahan sebel

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai, jumlah kementerian/lembaga yang ada saat ini sudah ideal.

Jokowi menanggapi wacana Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang dikabarkan bakal membentuk 44 kementerian

Politikus PDIP, Putra Nababan menyampaikan sikap fraksinya terkait revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Baleg Klaim Revisi UU Kementerian Tak Terkait Wacana Prabowo Tambah Jumlah Menteri: Kebetulan Saja!

Baleg DPR kembali menggelar rapat membahas revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara