Ternyata 95 Persen UMKM Indonesia Belum Kompetitif - merdeka
Pemerintah akan mendata UMKM untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan UMKM yang tepat sasaran dan efektif.
Kementerian Koperasi dan UKM menyebut 95 persen dari belasan juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Indonesia belum kompetitif dan cenderung memilih sikap untuk bertahan dengan kondisi yang ada.
"UMKM yang existing hari ini ya 95 persen adalah mikro yang belum kompetitif, yang belum berteknologi dan lain sebagainya. Kita itu lebih ke survival, lebih ke ekonomi subsisten," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dilansir dari Antara, Selasa (3/9).
Dalam acara rapat koordinasi nasional pemanfaatan data KUMKM dengan tema "Pemanfaatan Data dan Glorifikasi SIDT-KUMKM sebagai Sumber Satu Data KUMKM Indonesia" itu, Teten menyentil masih banyak UMKM yang produknya untuk pasar lokal masih belum mengakses teknologi produksi modern dan masih belum mengakses pembiayaan.
Teten menyebutkan penyebab dari situasi tersebut adalah keterbatasan sumber daya, kualitas produk, belum terkoneksi dengan teknologi dan faktor pembiayaan UMKM itu sendiri.
Dalam forum tersebut, Teten menunjukkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) KUMKM di Indonesia terdapat total 13.398.605 UMKM dengan rincian UMKM di Pulau Jawa sebanyak 6,19 juta (46,20 persen), Sumatera 3,66 juta (27,30 persen).
Di Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 1,08 juta UMKM (8,07 persen), Kalimantan sebanyak 701.790 UMKM (5,24 persen), UMKM Sulawesi sebanyak 1,56 juta (11,66 persen) dan UMKM Maluku dan Papua sebanyak 206.508 ribu (1,54 persen).
Menurut Teten, data tersebut menunjukkan optimisme Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan dari sektor UMKM.
Pendataan UMKM untuk optimasi usaha
Namun demikian, Teten menyadari bahwa data tersebut pun masih banyak perlu diperbaiki dan diperbarui secara berkala mengingat dirinya pernah mendapatkan ketidaksesuaian antara perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) dengan yang terjadi di lapangan.
Karena itu, kepada 600 lebih pegawai yang terdiri dari kepala dinas yang membidangi koperasi dan UKM dari 455 kabupaten/kota dan perwakilan 23 kementerian/lembaga se-Indonesia, Menteri Koperasi meminta agar melakukan pemutakhiran data UMKM.
"Data ini sangat penting sebagai dasar untuk penyusunan program pembangunan koperasi dan UMKM yang tepat sasaran, terukur dan akuntabel," katanya.
Data tersebut mencakup informasi atau data identitas usaha/badan usaha dan pelaku usaha, karakteristik usaha secara umum, sumber daya manusia dan proses produksi/bisnis, pemasaran dan status keuangan.
Sehingga, pemerintah baik pusat maupun daerah, dapat menggunakan data tersebut terutama untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan UMKM yang tepat sasaran dan efektif, meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan, memantau perkembangan bisnis UMKM dan lalu menganalisis dampak kebijakan dan program pembangunan KUKM.
"Jadi jangan bikin program tanpa berbasis data. Kita banyaklah program-program yang enggak relevan apalagi kita hari ini bersama-sama pemerintah sedang menyiapkan 2045 Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju walaupun negara maju kan lebih lebih kompleks," katanya.
Menurut Teten, jika UMKM Indonesia bisa bertumbuh dan berdaya saing maka bukan tidak mungkin UMKM menjadi salah satu sektor yang menyediakan lapangan kerja yang berkualitas.
"Hari ini 97 persen lapangan pekerjaan disediakan oleh UMKM, kalau tidak ada perubahan kualitas lapangan kerja mana mungkin 20 tahun ke depan ada peningkatan perekonomian per kapita," katanya.
Editor Yunita Amalia
Padahal sudah ada 87 persen pelaku UMKM telah terlibat dalam e-katalog.
Menkop Teten meminta agar UMKM bisa berevolusi agar memiliki daya saing.
Sekitar 30 juta UMKM belum mengakses pembiayaan perbankan.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki meminta lebih banyak UMKM yang terlibat dalam rantai pasok industri.
Masih banyak UMKM Indonesia menghadapi kendala dalam adopsi teknologi digital.
Teten mengakui masih ada kendala yang dihadapi para pelaku usaha mikro untuk tumbuh.
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
UMKM masih menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia.
Skema Pembiayaan Ini Bisa Dilakukan Agar Produksi UMKM Meningkat
Alhasil, transformasi digital di Tanah Air tidak melahirkan ekonomi baru.
Teten mengatakan, industrialisasi yang harus berbasis keunggulan domestik sehingga punya potensi untuk maju dan berkembang.
Sixth ASEAN Inclusive Business Summit 2023 telah dibuka dan dihadiri 250 delegasi dari 10 negara ASEAN.
Komentar
Posting Komentar