3 Pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal Pilkada 2024, Sebut Demokrasi Terancam Mati - News Liputan6

 

3 Pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal Pilkada 2024, Sebut Demokrasi Terancam Mati - News Liputan6

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri buka suara terkait pelaksaan Pilkada Serentak 2024 yang telah berlangsung pada Rabu 27 November 2024. Apa saja?

diperbarui 28 Nov 2024, 14:28 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap resmi partainya terkait hasil penghitungan sementara Pilkada 2024. (Foto: Dokumentasi PDIP).

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (Ketum PDIP) Megawati Soekarnoputri buka suara terkait pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 yang telah berlangsung pada Rabu 27 November 2024.

Megawati bicara soal hasil penghitungan sementara Pilkada 2024. Dalam video yang diterima, Megawati Soekarnoputri awalnya menceritakan bagaimana Pilkada langsung terlaksana pertama kali tahun 2004.

"Pada tahun 2004, selaku Presiden Republik Indonesia, saya menyelenggarakan pemilu secara langsung yang pertama. Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat, lalu mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan?," ujar Megawati Soekarnoputri dalam sebuah video dikutip Rabu 27 November 2024.

Presiden kelima RI itu pun mengingatkan, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara.

"Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya," tutur Megawati.

"Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral," sambungnya.

Selain itu, Megawati menegaskan, PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan.

"Ingat, bahwa Pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hari nurani harus jelas tergambarkan," ucap dia.

"Terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum, meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan," sambung Megawati.

Berikut sederet pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dihimpun Tim News Liputan6.com:

1. Kilas Balik Pelaksanaan Pilkada

Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Jakarta 2024 di TPS 024, Kebagusan IV, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024). (Tangkapan layar)

Ketua Umum PDI Perjuangan (Ketum PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap resmi partainya terkait hasil penghitungan sementara Pilkada 2024. Dalam video yang diterima, Megawati awalnya mengingat soal pelaksanaan Pilkada.

"Pada hari ini seluruh rakyat indonesia telah berpartisipasi memberikan suaranya pada pilkada. Pilkada cermin peradaban bangsa. Dalam pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei," ujar Megawati, dalam sebuah video dikutip Rabu 27 November 2024.

Menurut Megawati, ungkapan bijak ini menegaskan, betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan.

"Indonesia merdeka mengandung semangat pembebasan dari berbagai bentuk penjajahan. Dengan merdeka, rakyat Indonesia memiliki kedaulatan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai hati nuraninya," terang dia.

"Amanat inilah yang saya jalankan pada saat Pilpres 2004 yang dikenal sebagai pemilu yang paling demokratis tanpa campur tangan kekuasaan," sambung Megawati.

Dia lalu menceritakan bagaimana Pilkada langsung terlaksana pertama kali tahun 2004.

"Pada tahun 2004, selaku Presiden Republik Indonesia, saya menyelenggarakan pemilu secara langsung yang pertama. Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat, lalu mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan?," ucap Megawati.

2. Sebut Demokrasi Terancam Mati

Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristanto saat berdialog dengan elemen muda di DPP PDIP, Jakarta, Senin (7/1). Acara tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-46 PDI Perjuangan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Presiden kelima RI itu pun mengingatkan, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara.

"Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya," tutur Megawati.

"Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral," sambungnya.

Megawati menegaskan ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat, Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan.

"Saya mengenal baik Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI tiga kali. Jawa Tengah bukan hanya 'kandang banteng', namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme," ucap dia.

"Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan," sambung Megawati.

Namun, lanjut dia, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman.

"Apa yang terjadi saat ini sudah diluar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani," kata Mgeawati.

3. Minta Seluruh Kader Suarakan Kebenaran dengan Lima Cara

Megawati pun meminta kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia untuk terus menerus jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran.

"PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat, bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hari nurani harus jelas tergambarkan," beber dia.

"Terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum, meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan," sambung Megawati.

Berkaitan dengan hal tersebut, Megawati mengeluarkan lima imbauan. Pertama, kata dia, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya.

Kedua, lanjut Megawati, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics. Ketidak-netralan penjabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa.

"Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi money politics yang terjadi," terang dia.

"Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran," tutup Megawati.

Baca Juga