Megawati Soroti Ketidaknetralan dan Politisasi Bansos pada Pilkada 2024 Halaman all - Kompas
/data/photo/2024/11/27/674734f530ff6.jpg)
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk bersatu melawan berbagai bentuk intimidasi dan ketidakadilan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Dalam pernyataannya, Megawati menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu untuk menjaga integritas demokrasi dan melindungi suara rakyat.
“PDI-P tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat, bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, dan hari nurani harus jelas tergambarkan,” ujar Megawati dalam acara yang berlangsung pada Rabu malam (27/11/2024).
Baca juga: Andika-Hendi Kalah Berdasarkan Hitung Cepat, Megawati: Seharusnya Tak Terkalahkan kalau Fair
Megawati juga menegaskan bahwa masyarakat harus terus menjaga semangat perjuangan melawan ketidakadilan, termasuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.
Namun demikian, ia mengingatkan agar perjuangan tersebut dilakukan secara terukur dan tetap dalam koridor hukum.
“Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum, meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan,” kata Megawati.
Dalam konteks ini, Preside Kelima RI ini memberikan lima arahan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam melawan pelanggaran demokrasi.
Baca juga: Pramono-Rano Menang di TPS Tempat Megawati dan Puan Maharani Nyoblos”
Arahan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap dinamika yang terjadi menjelang pemungutan suara Pilkada serentak 2024.
Pertama, Megawati meminta masyarakat untuk menjaga dan mengamankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya.
Kedua, ia mengimbau agar masyarakat melaporkan bukti intimidasi, seperti ketidaknetralan aparatur negara, tekanan terhadap kepala desa, serta praktik politik uang yang merugikan rakyat.
Baca juga: Pramono Enggan Berprasangka atas Dugaan Ketidaknetralan Aparat Negara pada Pilkada 2024
Ketiga, Megawati mengajak masyarakat untuk memantau dan mengumpulkan bukti penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) yang dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Keempat, ia meminta masyarakat untuk mencatat dan melaporkan segala bentuk penghadangan yang mengancam keadilan, seperti yang terjadi di beberapa daerah, termasuk Banten.
Kelima, Megawati menyerukan agar rakyat berani menyuarakan kebenaran untuk melawan pelanggaran yang terjadi.
“Terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran,” tegas Megawati.
Baca juga: Berbaju Putih dan Bercelana Jin, Megawati Mencoblos di TPS 024 Didampingi Pram-Rano
Sebelumnya, Megawati juga menyinggung adanya ancaman serius terhadap sistem demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Ia mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang berupaya meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, termasuk penggunaan sumber daya negara.
“Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” ungkap Megawati.
Baca juga: Bima Arya Cek Kesiapan Logistik Pemilu di Bogor
Dia menegaskan bahwa praktik-praktik tersebut terlihat di sejumlah wilayah, termasuk Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.
Megawati menekankan bahwa praktik tidak etis ini tidak boleh dibiarkan, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa pelanggaran netralitas dapat dikenakan pidana penjara.
“Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan,” tutup Megawati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Komentar
Posting Komentar