Deflasi 5 Bulan, Kenaikan PPN Jadi 12% di 2025 Minta Dikaji Ulang

Deflasi 5 Bulan, Kenaikan PPN Jadi 12% di 2025 Minta Dikaji Ulang - Bisnis Liputan6

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen pada 2025. Menyusul kondisi deflasi yang dialami dalam 5 bulan berturut-turut hingga September 2024.

diperbarui 07 Okt 2024, 22:24 WIB

Diterbitkan 07 Okt 2024, 20:17 WIB

Ilustrasi Pajak. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen pada 2025. Menyusul kondisi deflasi yang dialami dalam 5 bulan berturut-turut hingga September 2024. (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen pada 2025. Menyusul kondisi deflasi yang dialami dalam 5 bulan berturut-turut hingga September 2024.

Analis Kebijakan Ekonomi APINDO, Ajib Hamdani mengatakan kebijakan fiskal yang tepat harus diambil pemerintah. Meski, sisa waktu di 2024 ini jadi ruang sempit untuk menetapkan kebijakan yang baik.

"Dimana pemerintah mempunyai ruang fiskal yang begitu sempit untuk bisa menggunakan kebijakan fiskal sebagai pengatur perekonomian, karena pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk kebutuhan APBN," ujar Ajib dalam keterangannya, Senin (7/10/2024).

Dia menyoroti rencana kenaikan tarif PPN per 1 Januari 2025. Rencana itu dinilai kontraproduktif dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus memikirkan ulang penerapan kebijakan tersebut.

"Kondisi ini tentunya perlu dipertimbangkan ulang oleh pemerintah, karena masih banyak opsi lain dalam menambal keuangan negara tanpa membebani masyarakat luas," pintanya.

Selain itu, dari aspek kebijakan moneter, diharapkan suku bunga acuan kembali diturunkan oleh Bank Indonesia. Pada September 2024, BI menurunkan suku bunga ke 6 persen, harapannya, kali ini ada penurunan kembali sebesar 25 basis poin.

"Dengan tingkat suku bunga acuan dibawah 6 persen, potensi likuiditas akan lebih banyak mengalir di sistem perekonomian indonesia, dan daya beli masyarakat akan mengalami kenaikan ketika kemudian perbankan juga mengikuti dengan menurunkan suku bunga kreditnya," urainya.

Investasi Serap Tenaga Kerja

Selanjutnya, investasi yang berkualitas juga dinilai perlu digenjot oleh pemerintah. Hal itu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja secara masif.

"Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi yang masuk dalam Program Asta Cita pemerintahan Prabowo, yaitu penyediaan lapangan pekerjaan," kata dia.

"Penyediaan lapangan kerja yang masif ini menjadi prasayarat agar pertumbuhan ekonomi bisa eskalatif di masa selanjutnya. Pengangguran yang menyentuh angka 7 juta orang perlu diserap dengan kebijakan investasi yang padat karya," sambung Ajib Hamdani.

Deflasi 5 Bulan Beruntun, Apindo Buka Data Daya Beli Masyarakat Turun Sejak Lama

Pedagang bumbu masak melayani pembeli di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (1/10). Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat adanya penurunan daya beli masyarakat sejak lama. Kondisi tersebut turut sejalan dengan data gang menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah.

Analis Kebijalan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani menyoroti dua hal dalam fenomena deflasi dalam kurun waktu 5 bulan berturut-turut. Pada sisi permintaan (demand) mengalami pelemahan. Pada saat yang sama, pasokan (supply) juga menunjukkan tren serupa.

"Fenomena deflasi ini perlu kita kaji dari 2 sudut pandang ekonomi, yaitu sisi demand (permintaan) dan sisi supply (penawaran), sehingga bisa terlihat kesimpulan yang lebih komprehensif," kata Ajib dalam keterangannya, Senin (7/10/2024).

"Dari sisi demand, indikator-indikator ekonomi menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sedang menurun," sambung dia.

Dia mengutip data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) yang dirilis pada Agustus 2024. Hasilnya, ada 8,5 juta penduduk Indonesia turun kelas sejak 2018.

"Bahkan Ditjen Pajak juga merilis bahwa pajak kelas menengah terus mengalami penurunan, hanya sekitar 1 persen dari penerimaan pajak secara agregat," ujarnya.

Sementara itu, dari sisi suplai, data ekonominya juga menunjukkan tekanan. Ini terlihat dari data Purchase Managers Index (PMI), yang menggambarkan kondisi bisnis di sektor produksi barang.

Ajib bilang, sejak April 2024, PMI terus mengalami penurunan. Kemudian, sejak Juli 2024 mengalami konstraksi dengan indikator PMI yang turun dibawah 50.

"Daya beli masyarakat yang menjadi faktor konsumsi ini menjadi penopang signifikan pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah harus cepat memberikan insentif tepat sasaran agar daya beli kembali terjaga," jelasnya.

Target Ekonomi 5 Persen Terancam

Pedagang menunggu dagangannya di Tebet, Jakarta, Senin (3/10). Badan Pusat Statistik merilis dari kelompok pengeluaran, bahan makanan mengalami deflasi sebesar 0,07% (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan konsumsi domestik cenderung melambat. Ini terlihat dari besaran inflasi tahunan (year on year) September 2024 sebesar 1,84 persen.

Pada saat yang sama, ada deflasi secara bulanan sebesar 0,12 persen pada September 2024. Angka tersebut mencatatkan deflasi dalam 5 bulan berturut-turut.

Shinta memandang, tingkat inflasi tahunan 1,84 persen tadi menunjukkan adanya konsumsi rumah tangga yang melambat.

"Jelas inflasi 1,84 persen ini mengindikasikan adanya pertumbuhan konsumsi pasar domestik yang sangat sluggish (lamban)," kata Shinta kepada Liputan6.com, Senin (7/10/2024).

Menurutnya, kondisi ini bisa mengancam tren pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen. Apalagi, ada target serupa hingga akhir tahun 2024 ini.

"Kalau dibiarkan tingkat inflasi yang terlalu rendah ini dapat menjadi beban bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan di atas 5 persen hingga akhir tahun," ujarnya.

"Perlu diingat, pertumbuhan ekonomi nasional sangat tergantung pada kinerja konsumsi dalam negeri, bila level konsumsi domestik sedemikian rendah, tentu pertumbuhan akan sulit dipacu," imbuh Shinta.

Di sisi lain, pelaku industri malah akan cenderung menahan aksi korporasinya (wait and see) seperti ekspansi bisnis. Pelaku ushaa industri khawatit ptoduknya tidak bisa diserap oleh pasar dengan tingkat konsumsi yang rendah.

"Karena itu, kami harap pemerintah dapat menciptakan stimulus-stimulus yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pasar," pintanya.

Bagaimana Caranya?

Pedagang melayani pembeli di pasar, Jakarta, Jumat (6/10). Dari data BPS inflasi pada September 2017 sebesar 0,13 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan signifikan karena sebelumnya di Agustus 2017 deflasi 0,07 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Shinta menjelaskan ada sejumlah cara yang bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan konsumsi tadi. Misalnya, dengan melakukan penurunan suku bunga acuan.

Kemudian, bisa melakukan terobosan kebijakan untuk menciptakan produktivitas industri. Termasuk juga untuk memfasilitasi investasi.

"Khususnya dalam hal fasilitasi investasi, peningkatan kinerja ekspor, pemberdayaan UMKM dan upaya mentransformasikan sektor ekonomi informal menjadi sektor ekonomi formal agar pekerja di sektor informal memiliki tingkat produktifitas dan kesejahteraan (daya beli) yang lebih baik sehingga pertumbuhan pasar domestik bisa dipacu agar lebih supportif untuk menciptakan level pertumbuhan yang diinginkan," urainya.

Infografis Deflasi 5 Bulan Beruntun di Indonesia. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)

Opsiin

Cari Blog Ini