Puan Minta Pemerintah Selesaikan Krisis Air Bersih yang Masih Melanda di Sejumlah Daerah - merdeka
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam penyelesaian krisis air bersih.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam penyelesaian krisis air bersih yang masih melanda sejumlah daerah di tengah musim pancaroba. Ia berharap hal ini segera ditangani agar tak lagi menyulitkan kehidupan sehari-hari masyarakat.
"Akses air bersih yang sangat terbatas telah berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Ini bisa menimbulkan risiko tinggi penyebaran penyakit, dan berdampak pada kesejahteraan hidup rakyat,” kata Puan Maharani, Jumat (1/11/2024).
Sejumlah daerah yang saat ini tengah mengalami krisis air selama berbulan-bulan yaitu di Lombok. Masyarakat hanya mengandalkan pemberian bantuan 15 liter per hari dari Pemerintah, sehingga mereka hanya bertahan dengan menyuling air yang ada.
“Hanya bantuan air bersih yang terbatas saja tidak cukup, tapi bagaimana memastikan adanya peningkatan infrastruktur agar menjadi solusi jangka panjang. Apalagi ini sudah berlangsung lama,” ujarnya.
Selain itu, sejak bulan Juni lalu sebanyak 7.185 kepala keluarga dari 18 desa atau 23.353 jiwa di Klaten, Jawa Tengah pun juga krisis air dan hanya mengandalkan bantuan giliran dropping air bersih dari BPBD. Kekeringan seperti ini juga terjadi di Cilegon, Banten, dan Jonggol, Kabupaten Bogor.
“Masalah kekeringan masih terjadi terutama di daerah-daerah yang punya struktur geografis perbukitan. Perlu ada langkah preventif dan Pemerintah. Terutama penguatan pada fasilitas dalam bentuk sarana prasarana bagi masyarakat terdampak, misalnya perbanyak penampungan air,” tutur Puan.
Puan berharap Pemerintah segera merancang program yang lebih memadai dan efektif untuk mengatadi krisis air bersih agar masyarakat hidup dengan layak, serta terhindar dari masalah kesehatan seperti infeksi kulit, gangguan pencernaan.
“Kalau tidak ada terobosan untuk mengatasi masalah air bersih, kesehatan dan kesejahteraan rakyat menjadi taruhannya,” tegas Puan.
Sesuai data Bappenas, Indonesia diprediksi akan mengalami kelangkaan air pada 2050. Air bersih di Indonesia dan diperkirakan hanya sekitar 2,5% yang bisa digunakan. Ditambah, 99% bencana yang hadir di Indonesia adalah hidrometeorologi basah yang berdampak terhadap ketersediaan air.
"Dalam jangka panjang, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan air akan memperparah kemiskinan dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Krisis air ini pun membebani finansial dan ketahanan ekonomi masyarakat terganggu," sebut Puan.
Puan pun meminta Pemerintah berkolaborasi dengan stakeholder serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan ketersediaan air bersih. Sebab, akses air bersih sebagai hak fundamental yang terlindungi dan terpenuhi untuk seluruh rakyat Indonesia.
"Melalui langkah nyata dan komitmen bersama semua elemen bangsa, negara harus dapat memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang harus menghadapi krisis kesehatan dan kesejahteraan akibat kekurangan air bersih," tegas Puan.
Sebagai bangsa maritim yang kaya sumber daya, Indonesia seharusnya mampu menyediakan akses air bersih yang layak bagi seluruh rakyatnya. Puan mengatakan hal ini adalah kewajiban negara.
“Air bersih adalah hak dasar bagi rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Ini diatur dalam konstitusi kita,” tegas cucu Bung Karno tersebut.
Editor Rizlia Khairun NIsa
Krisis air bersih melanda sejumlah daerah di Indonesia akibat dampak musim kemarau berkepanjangan.
Puan mendorong agar parlemen dunia memfasilitasi penyebaran teknologi pengadaan air.
Puan mendorong agar Pemerintah memperkuat infrastruktur penyedia air untuk warga.
Puan menegaskan seharusnya kebutuhan atas air bisa terpenuhi jika semua pihak bekerja sama.
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap anggota parlemen dari seluruh dunia berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya pengurangan sampah plastik di Indonesia.
Puan Maharani mendorong Pemerintah memperbanyak program kebijakan hijau (green policy) untuk mengatasi krisis sampah.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan langkah konkret dalam mengatasi permasalahan sampah plastik di Indonesia.
Ketua DPR Puan Maharani telah menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia.
Puan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Komentar
Posting Komentar