Anindya Bakrie Sebut PPN 12 Persen Bisa Danai Makan Bergizi Gratis Rp75 Triliun - Bagian all
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen di awal 2025 bakal menambah kapasitas fiskal negara.
Anindya Bakrie Sebut PPN 12 Persen Bisa Danai Makan Bergizi Gratis Rp75 Triliun. (Foto MNC Media)
IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menilai rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di awal 2025 bakal menambah kapasitas fiskal negara. Sehingga, otoritas bisa mendanai sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).
Anindya menyebut, pemerintah diperkirakan bisa memperoleh tambahan anggaran dengan nilai yang fantastik. Sekitar Rp75 triliun akan masuk ke kas negara dan bisa dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis.
Dalam hitungan makro, terkereknya pajak pertambahan nilai sebesar 1 persen dipandang positif, bila dana yang dihimpun kembali dimanfaatkan untuk program strategis atau berdampak langsung bagi perekonomian nasional, termasuk produktivitas masyarakat.
“Tujuannya ini kan secara makro untuk mendapatkan dana yang mungkin bisa mendanai makanan bergizi, kalau enggak salah bisa dapat Rp75 triliun,” ujar Anindya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).
Dia menerangkan, Makan Bergizi Gratis misalnya dipandang penting karena menyangkut pemenuhan kebutuhan asupan anak-anak. Sehingga, dalam jangka panjang akan memperkuat produktivitas.
“Masyarakat bisa menikmati gizi lebih baik untuk masa depan kita ini, langsung tidak langsung ini akan berpengaruh dengan produktivitas. Bukan hanya produktivitas hari ini, tapi masa depan juga,” kata dia.
Kadin Indonesia, kata dia, secara institusional tak menafikan kenaikan PPN menjadi 12 persen berpotensi menekan pelaku usaha. Namun, organisasi para pengusaha kelas kakap ini masih harus melihat kebijakan pengecualian lain yang akan diberikan pemerintah.
Artinya, bila PPN 12 persen resmi diterapkan di awal 2025 dan dibarengi oleh insentif fiskal bagi industri, maka kebijakan tersebut didukung penuh oleh Kadin Indonesia.
“PPN itu kan kita masih melihat dulu nih, apakah dijalankan langsung atau tidak, tapi kita di Kadin kan harus melihatnya secara utuh,” ujar Anindya.
“Bahwa 12 persen ini, yang saya dengar kemarin Pak Menko Airlangga hadir di Rapimnas Kadin, bicara bahwa akan banyak pengecualian, terutama untuk industri yang padat kerja,” katanya.
“Tapi saya optimis karena niatnya baik, tujuannya jelas, dan saya rasa orang bilang money follow idea’s. Kalau idenya benar, uang di dunia itu banyak, tinggal idenya sama kepercayaannya aja,” ujar dia.
(Dhera Arizona)
Komentar
Posting Komentar