IKN Ditolak Alam, Jalanan Samboja-Sepaku Terbelah Dua Diterjang Banjir
Rabu, 25 Desember 2024 - 11:54 WIB
Foto udara kondisi jalan negara menuju IKN yang amblas 3 meter di Sungai Merdeka, Samboja. (Foto: kaltimtoday.co).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
+ Gabung
Belum berfungsi saja, infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur sudah rusak. Terbelah dan mengalami longsor akibat hujan deras. Ini antara kualitas pembangunan yang asal jadi atau memang IKN 'ditolak' alam.
Tepatnya di kilometer (KM) 38 arah IKN atau rute Samboja-Sepaku, sebelum Bukit Bengkirai, jalanannya mengalami retak dan terbelah dua.
Atas kejadian ini, juru kampanye Greenpeace Indonesia, Rio Rompas mendesak pemerintah menghentikan pembangunan IKN untuk sementara. Menunggu kajian tentang daya dukung lingkungan dan sosial dikerjakan dengan baik (proper).
"Hentikan dulu pembangunan IKN. Pemerintah harus buat masterplan atau rencana induk yang betul-betul memenuhi prasyarat sosial dan lingkungan, ada dokumen komprehensif tentang daya tampung dan daya dukung lingkungan," tutur Rio, dikutip Rabu (25/12/2024).
Dalam setahun ini, kata Rio, sudah 4 kali IKN mengalami banjir. Sementara pada 2023, terjadi sebanyak tiga kali. Ini artinya frekuensi banjir terus meningkat sejak IKN dibangun dalam tiga tahun belakangan ini dengan cara-cara serampangan.
"Penghentian pembangunannnya hanya sementara. Ini perlu dilakukan, mengingat perubahan iklim yang berdampak pada daya dukung lingkungan semakin nyata di IKN," kata Rio.
Apalagi menilik rencana pemerintah yang akan menggeber pembangunan gedung-gedung yang dirancang melengkapi ekosistem eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta hunian ASN hingga operasional pada 2028-2029.
Pembangunan gedung-gedung ini tentu akan menerabas tutupan hutan. Meskipun, lahan yang akan digunakan merupakan hutan tanaman industri (HTI) yang tidak sama dengan hutan alami, namun tetap saja berdampak pada daya dukung lingkungan sekitarnya.
"Tutupan hutan alami sudah tidak ada, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah diganti jadi HTI. Hutan alami dibuka jadi HTI, meskipun tidak sama dengan hutan alam, ini sangat berdampak pada lingkungan," cetus Rio.
Data Forest Watch Indonesia (FWI), menyebutkan, tingkat deforestasi di IKN periode 2018-2021 mencapai 18.000 hektare. Seluas 14.010 hektare adalah hutan produksi. Kemudian, 3.140 hektare di area penggunaan lain (APL), sisanya 807 hektare di Tahura, 9 hektare adalah hutan lindung, dan 15 hektar di area lainnya.
Sementara sepanjang 2022 sampai Juni 2023, luas areal terdeforestasi mencapai 1.663 hektar.
Hal ini juga sejalan dengan adanya penampakan perubahan tutupan yang ditampilkan oleh National Aeronautics and Space Administration (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat pada 11 Februari 2024.
Rio menengarai, deforestasi di IKN yang demikian masif, telah mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti hilangnya habitat flora dan fauna, erosi tanah, dan pencemaran. Lebih dari itu, deforestasi hutan alam ke depan dapat menghilangkan fungsi hutan sebagai konservasi air dan tanah, pengatur iklim mikro, serta sumber pangan dan obat-obatan bagi masyarakat.
Pihak Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan tetap pada komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui upaya reforestasi.
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Safitri, mengatakan, reforestasi merupakan satu dari beberapa strategi yang dilakukan Otorita IKN. "Kegiatan ini sebagai bentuk mentransformasikan ekosistem di IKN yang sebagian besar sudah telanjur rusak untuk kembali mendekati ekosistem hutan tropis Kalimantan yang heterogen," ujar Myrna, dikutip dari laman IKN.
Namun menurut Rio, kegiatan reforestasi OIKN ini tidak cukup untuk mencegah bencana hidrologi, apalagi menghutankan kembali hutan alami Kalimantan. Oleh karena itu, Rio menilai realisasi pembangunan IKN saat ini justru berjalan diametral dengan konsep dan semangat dari jargonnya sendiri, yakni smart forest city.
Komentar
Posting Komentar