Pilkada Melalui DPRD Tak Menjamin Hilangnya Politik Uang - detik

 

Pilkada Melalui DPRD Tak Menjamin Hilangnya Politik Uang

Jakarta 

-

Presiden Prabowo Subianto melemparkan wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD karena pemilihan secara langsung memakan biaya besar. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno tak sepakat dengan usulan itu karena dia menilai pemilihan kepala daerah di DPRD tak menjamin hilangnya politik uang.

Menurut dia, pemilihan kepala daerah melalui DPRD justru akan mengebiri hak masyarakat. Kepentingan elite akan menjadi yang paling Utama. "Jelas saya menolak. Karena mengebiri hak politik rakyat. Di akhir-akhir masa SBY ada peraturan pilkada dipilih DPRD juga saya tolak. Waktu sejumlah elite di era Jokowi bicara pilkada oleh DPRD saya menolak keras," ujarnya dikutip detikNews, Senin (16/12/2024).

Karena kepentingan elite itulah dinilainya, politik uang tidak serta merta hilang meski kepala daerah dipilih DPRD. "Meski kepala daerah dipilih DPRD, bukan berarti politik uang sirna. Politik uang akan terus terjadi tapi bergeser ke sejumlah elite kunci," jelasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama ke elite partai. Untuk mencalonkan diri pasti harus keluar modal untuk dapat rekom partai. Kedua, untuk dipilih oleh DPRD sang calon pastinya persiapkan logistik yang juga fantastik," sambungnya.

Biaya politik yang mahal, kata Adi, bisa ditekan melalui regulasi yang dibuat DPR dan pemerintah. Mengubah penyelenggara pemilu menjadi adhock juga dapat menekan biaya politik.

"⁠Kalau biaya penyelenggaraan pilkada mahal, tinggal DPR dan pemerintah bikin aturan menekan biaya pilkada rendah. Mereka yang punya kewenangan. Kalau perlu penyelenggara pemilu adhoc saja, toh kerjaan penyelenggara cuma 5 tahun sekali, yang mahal kan fasilitas penyelenggara semacam ini. Padahal kerjaannya 5 tahun sekali," jelasnya.

Adi memandang wacana tersebut hanya akan menguntungkan parpol pemenang pilpres. Ia juga meyakini wacana itu dapat memunculkan banyak calon boneka pada kontestasi pilkada mendatang.

"Pilkada oleh DPRD pastinya hanya menguntungkan partai yang menang pilpres, siapapun pemenang pilpresnya. Atas nama soliditas koalisi nasional, partai koalisi bisa dikondisikan supaya tak ajukan calon," ucapnya.

"Dikesankan seolah ada kompetisi tapi pemenangnya sudah dikondisikan. Sudah diatur siapa yang harus jadi calon pemenang dan siapa yang jadi calon boneka. ⁠Elite tak lagi takut pada rakyat karena untuk jadi kepala daerah tak perlu turun langsung ke rakyat. Cukup yakinkan segelintir elite partai yang punya kuasa atur-atur suara DPRD," tambahnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berbicara mengenai perbaikan sistem Pilkada. Prabowo mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.

Hal itu diungkap Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis (12/12). Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi.

(astj/astj)

Baca Juga