Prabowo Lempar Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Partai Golkar dan Demokrat Kaji Sistem Pilkada - Halaman all - Tribun-sulbar

 

Prabowo Lempar Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Partai Golkar dan Demokrat Kaji Sistem Pilkada - Halaman all - Tribun-sulbar

TRIBUN-SULBAR.COM - Partai Demokrat dan Partai Golkar menanggapi wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto mengenai perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Sebelumnya, Prabowo mengatakan sistem pemilihan di Indonesia kurang efisien lantaran harus menghabiskan biaya yang tinggi.

Ia membandingkan dengan sistem di negara tetangga, di mana rakyat memilih anggota DPRD yang kemudian akan berwenang menunjuk kepala daerah.

Adapun pernyataan ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Presiden membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India.

Menurutnya, pemilihan kepala daerah di negara tetangga jauh lebih efisien daripada di Indonesia.

Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam 1-2 hari saja.

Baca juga: Prabowo Akui Lelah 20 Tahun Berusaha Jadi Presiden: Setelah Jatuh Berdiri Lagi, Bertarung Lagi

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih. Ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, yang milih bupati," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, sistem seperti di negara tetangga itu jauh lebih hemat ketimbang pemilihan di Indonesia.

Padahal, uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi. 

"Ini sebetulnya begitu banyak ketum partai di sini sebenarnya bisa kita putuskan malam hari ini juga, gimana?" tanya Prabowo disambut tawa.

Baca juga: Prabowo Wanti-Wanti Polisi di Tengah Maraknya Kasus yang Libatkan Aparat: Bela Kepentingan Rakyat!

Tanggapan Partai Golkar dan Partai Demokrat

Ditanya mengenai wacana kepala daerah dipilih DPRD, Partai Demokrat dan Partai Golkar kompak mengatakan masih akan mengkaji lebih lanjut.

Pihak Partai Golkar mengaku masih berupaya menemukan formulasi terbaik untuk menyelenggarakan Pilkada.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, kajian ini masih berproses dan memerlukan beberapa waktu sebelum mendapatkan kesimpulannya.

"Golkar sudah memulai kajiannya. Kita sudah memulai kajian tentang sistem politik, baik itu sistem pemilu maupun sistem pemilukada. Jadi mungkin butuh beberapa waktu," ujar Sarmuji di Sentul, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Menurut Sarmuji, perhelatan pilkada kemarin memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Meski prosesnya berjalan damai, biaya pilkada cukup mahal.

"Karena fakta lapangan yang kita temui hari ini, pilkada ini sangat mahal dan itu bukan hanya pada aspek penyelenggaraannya saja, tetapi pada pembiayaan calon-calonnya," ujarnya.

Ketua Fraksi Golkar di DPR RI ini lantas mempertanyakan kemungkinan perlunya formula terbaik bagi pilkada agar bisa menghasilkan pemimpin daerah yang lebih baik.

"Pertanyaannya, apakah kita bisa memproduksi pemimpin yang baik dengan sistem pilkada sekarang? Atau sistem pilkada ini mesti kita lihat kembali secara teliti kita kaji?" kata dia.

Baca juga: Sikap Prabowo soal Miftah Disorot PM Malaysia: Seorang Kyai Menghina Penjual Teh, Jadi Viral

Senada, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky mengatakan, hal ini akan dibahas oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan ketua umum partai lainnya. 

"Nanti dibicarakan ketua umum - ketua umum partai karena masing-masing punya mekanisme di internal partai," kata Riefky di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron juga mengatakan, segala hasil pemilu dan pilkada akan dievaluasi.

Jika usulan itu ingin diakomodasi, nantinya harus melalui revisi undang-undang terkait Pilkada.

"Ya ini kan ini nanti masuknya dalam undang-undang, nantinya dalam revisi UU tentu nanti memiliki kajian masing-masing apakah inisiatif nanti dari DPR atau pemerintah karena kan harus dibahas dalam mekanisme revisi undang-undang," ujar Herman.

(Kompas.com/ Rahel Narda Chaterine)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Demokrat: Nanti Dibicarakan" dan "Biaya Politik Tinggi, Golkar Kaji Formula Terbaik Sistem Pilkada"

Baca Juga