Gaduh Pagar Laut Tangerang, Komisi IV DPR Prediksi Potensi Kerugian Negara Rp300 Triliun - merdeka
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Daniel Johan meminta pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang menghebohkan di Tangerang.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Daniel Johan meminta pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang menghebohkan di Tangerang. Pagar laut di pesisir laut Tangerang, Banten terindikasi bakal menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu.
“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran pembangunan pagar laur di Tangerang. Tak hanya ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar masyarakat bisa meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan saat Rapat Kerja denhgan Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung Parlemen dikutip Jumat (24/1).
Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu jika berhasil di reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektar. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran harga minimal Rp10 juta per meter, maka potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
“Jumlah ini tentu sangat besar karena menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus dilakukan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat di wilayah khusus Jakarta.
“Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kemampuan menjaga laut Indonesia jika di depan mata saja kita kecolongan,” ujarnya.
Belum Tunjukkan Tindakan Tegas
Daniel mengatakan, pemerintah belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang.
“Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat tidak ada semangat dan upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau tidak ada tindakan hukum?,” kata legislator asal Dapil Kalimantan Barat ini.
Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan di KPP sangat kecil dan ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang tidak bisa dilakukan secara cepat.
“Biaya pembongkaran pagar laut ini tidak murah. Darimana anggaran KKP ? Padahal untuk beli solar saja sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang lain,” katanya.
Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini telah melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP dan Pemerintah Provinsi Banten dan melibatkan 1210 nelayan yang terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang kini telah dibongkar.
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
- Raynaldo Ghiffari Lubabah
Anggota Komisi I DPR RI dariFraksi PDIP, TB Hasanuddin mempertanyakan pembongkaran pagar laut di wilayah pesisir Tangerang.
PSDKP juga tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pemagaran itu.
Trenggono menjelaskan, meskipun total denda belum dihitung secara rinci, pengenaan sanksi ini akan tetap diberlakukan.
Titiek Soeharto geram atas polemik pemagaran laut misterius di perairan Banteng Tangerang.
Menteri Trenggono tidak mau menyebut apakah orang tersebut berprofesi sebagai nelayan atau bukan.
Pemilik pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten akan dikenakan sanksi denda administratif
Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono mengaku akan menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang telah memagar laut Panturan Tangerang secara ilegal itu.
Sakti Wahyu Trenggono melanjutkan kecurigaan itu, juga mempertimbangkan adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).
Dia mengungkapkan, kenaikan permukaan air laut imbas pemagaran tersebut diperkirakan mencapai 30 ribu hektare
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk pemanfaatan laut nasional.
0 Komentar