Abaikan Larangan Dedi Mulyadi, SMAN 6 Depok Tetap Study Tour ke Bali, Kepsek: Siswa Belajar PPKN - Halaman all - Tribunnews
Pendidikan
Abaikan Larangan Dedi Mulyadi, SMAN 6 Depok Tetap Study Tour ke Bali, Kepsek: Siswa Belajar PPKN - Halaman all - Tribunnews
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Sekolah SMAN 6 Depok memutuskan tetap menyelenggarakan study tour ke Bali meski ada larangan dari Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi.
Kegiatan study tour ke Bali tersebut mewajibkan siswa membayar Rp3,5 juta.
SMAN 6 Depok beralasan di kegiatan study tour ke Bali tersebut siswa belajar PPKN, bukan sekadar jalan-jalan.
Dedi Mulyadi menyoroti alasan SMAN 6 Depok berkukuh menggelar study tour tersebut. Menurut Dedi Mulyadi, bila ditambah uang jajan, siswa harus membawa uang sekitar Rp5,5 juta.
Dedi Mulyadi menyindir Komite Sekolah SMAN 6 Depok. "Komite sekolah sangat peduli untuk mendapat pelajaran yang berharga dari pergi ke Bali, terutama di bidang PPKN. Keren banget," ujarnya.
Menurut dia, sebagian orang tua ada yang protes dengan biaya keberangkatan.
"Yang lain orang tuanya protes karena kemahalan, ini protes karena dianggap biaya sekian itu tidak terlalu mahal."
"Ini tentu menunjukan kelas ekonomi di kelas tersebut sangat mapan orang tua siswanya," kata Dedi dikutip TribunnewsBogor.com.
Ia menekankan, untuk belajar PPKN siswa tidak perlu sampai jauh pergi ke Bali. "PPKN tidak mesti pergi ke Bali, bisa di lingkungan kita."
"Membantu orang tua membereskan rumah itu PPKN, berkunjung ke rumah tangga siapa tahu tidak punya beras itu juga PPKN."
"Study tentang lingkungan sejarah kebudayaan Depok itu luar biasa," katanya.
Dedi menyarankan, jika komite ngotot ingin memaksakan study tour ke Bali, tidak usah membawa nama sekolah.
"Apabila orang tuanya ingin anaknya piknik, tidak ada masalah itu hak setiap orang. Lebih baik selenggarakan oleh orang tua anak-anaknya didampingi ke Bali. Jangan bawa nama sekolah, cukup orang tuanya," kata Dedi.
Termasuk dengan guru yang ingin ikut harus pula membayar menggunakan uang pribadi. "Gurunya boleh pergi dengan biaya sendiri."
"Kalau guru ke Bali kemudian mendapat transport dari orang tua apalagi ASN, ya itu tidak boleh menurut Undang-undang," tegas Dedi.
Ketua Komite SMAN 6 Depok, Eko Pujianto mengatakan, study tour masuk dalam kurikulum pelajaran.
"Tolong jangan asal komentar, karena yang rugi reputasi sekolah ini. Saya berani ngomong seperti ini karena kami di komite bekerja ikhlas lillahi taala," kata Eko.
Apalagi, kata dia, orang tua siswa juga menyubsidi bagi siswa yang kurang mampu.
Sebelumnya, Dedi sudah meminta pihak sekolah untuk membatalkan kegiatan study tour tersebut. Dedi mengunggah pernyataannya di akun TikTok @dedimulyadiofficial, Sabtu (15/2/2025).
Baca juga: 80 Mahasiswa di Bengkulu Gagal Study Tour, Sudah Bayar Rp592 Juta, Agen Travel Diamankan Polisi
"Ada orang tua yang keberatan terhadap kegiatan study tour di SMAN 6 Depok (ke Bali) dengan biaya Rp3,5 juta," ujar Dedi.
"Kalau ditambah uang saku dan lain-lain bisa Rp4,5 - 5,5 juta," imbuhnya.
Padahal sebelumnya, Dedi sudah mengimbau kepada sekolah se-Jawa Barat untuk tidak melakukan study tour, bahkan menjual seragam sekolah sekalipun.
Nantinya, setelah dilantik pada 20 Februari 2025, Dedi akan membuat keputusan tertulis.
"Memang saya belum dilantik, saya hanya bersifat imbauan, belum bisa jadi keputusan tertulis," jelasnya.
Baca juga: Daftar 5 Kasus Kecelakaan Bus Study Tour Siswa Dua Pekan Terakhir, Total Korban Meninggal 15 Orang
Dedi menjelaskan, study tour sesungguhnya merupakan sebuah orientasi berpikir yang bisa digunakan untuk dunia pendidikan.
Yakni untuk mengarahkan anak-anak melakukan pengkajian dan penelitian pada sebuah tempat yang dikunjungi.
Jika sekolah mau fokus pada kalimat study tour, menurut Dedi. sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus ke luar kota.
"Sampah di Depok menjadi masalah besar, itu bisa jadi rangkaian study," tutur dia.
"Di mana anak-anak jurusan IPA bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai pengurai sampah," paparnya.
Sekolah, kata Dedi, bisa menggerakkan siswanya untuk melakukan penelitian.
Berstudi ke setiap rumah untuk mengajarkan bagaimana cara mengurai sampah, memilah mana organik dan anorganik sehingga tidak jadi masalah.
Selain itu, siswa juga bisa diajak study tour ke industri yang ada di sekitar tempat tinggalnya.
"Misal memperlajari percepatan proses produksi, bagaiamana menggunakan robot sebagai kekuatan teknologi hari ini."
"Bagaimana proses produksi membuat minyak goreng, membuat motor, tekstil, dan industri lainnya," beber dia lagi.
Hal-hal sederhana dan dekat ini, menurut Dedi, bisa dijadikan bahan study dan kajian para siswa. "Tapi kalau pergi ke Bali, itu namanya wisata, piknik."
"Boleh banget dan itu hak setiap orang, tapi tidak dilembagakan pada kebijakan di sebuah lembaga formal," ungkapnya.
Kini yang menjadi masalah, kata Dedi, dengan alasan study tour, banyak anak-anak kurang mampu yang merasa minder.
"Orang tuanya yang tidak mampu berusaha memenuhi keinginan anaknya karena marah di rumah," kata dia.
Dedi menyarankan kepada pihak sekolah untuk membatalkan rencana tersebut.
"Untuk itu saya meminta kepada Kepala SMAN 6 Depok, tunda ya. Enggak usah deh study tour-nya, gunakan uangnya untuk yang lain," pintanya.
Namun jika orang tua siswa mampu untuk membiayai piknik, maka silakan saja. "Silakan piknik bersama keluarganya," kata Dedi lagi.
Ia juga mencontohkan agenda piknik yang dibalut acara study banding di pemerintahan.
Dedi meminta pegawai kantor pemerintahan untuk tidak melakukan agenda piknik dengan menumpang ke kegiatan pemerintah.
"Sama dengan di kantor pemerintah, kalau mau piknik ke Jogja, Bali, silakan aja, pergi sama keluarga, tapi jangan numpang di kegiatan pemerintah jadi study banding, ke Bali, Jogja, apalagi ke luar negeri," jelasnya.
"Mau pergi ke manapun silakan, tapi pakai uang sendiri, jangan berkamuflase study banding," tegas Dedi.
Laporan Reporter: Alga | Sumber: Tribun Jatim
Komentar
Posting Komentar