Belum lagi Diserahterimakan, Ribuan Rumah buat Pejuang Eks Tim-tim Sudah Rusak, Plafon Jebol Tembok Retak - merdeka
Belum lagi Diserahterimakan, Ribuan Rumah buat Pejuang Eks Tim-tim Sudah Rusak, Plafon Jebol Tembok Retak - merdeka
Setiap unit dibangun di atas lahan kavling berukuran 10x15 meter atau 150 meter persegi. Sumber dana proyek ini berasal dari APBN Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Timur (NTT) Zet Tadung Allo meninjau lokasi pembangunan 2.100 unit rumah khusus bagi para pejuang eks Timor-Timor di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.
Pembangunan 2.100 unit rumah khusus ini merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Direktorat Jenderal Perumahan dengan teknologi rumah tahan gempa (RTG) tipe RISHA 36.
Setiap unit dibangun di atas lahan kavling berukuran 10x15 meter atau 150 meter persegi. Sumber dana proyek ini berasal dari APBN Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
Selain itu, Direktorat Jenderal Perumahan juga berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk penyediaan infrastruktur permukiman seperti pematangan lahan, kavling, jaringan air bersih, sanitasi, serta fasilitas umum dan sosial.
Zet Tadung Allo mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung progres, serta kualitas pekerjaan yang sedang berlangsung. Ternyata banyak bangunan yang sudah mulai retak padahal belum diserahterimakan.
"Saya melihat langsung kondisi pembangunan ini, dan yang paling mengkhawatirkan adalah banyaknya bangunan yang sudah mengalami retak, padahal belum diserahterimakan," ungkapnya.
Menurut Zet Tadung Allo, ini jelas menunjukkan adanya ketidaksesuaian mutu pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Bahkan ia mencermati ada kemungkinan beberapa bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, yang berpotensi menurunkan kualitas bangunan.
"Pengawasan harus lebih ketat karena pemborosan anggaran memang belum tentu korupsi, tetapi pengurangan mutu pekerjaan bisa menjadi indikasi korupsi. Ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat yang akan menempati rumah ini," jelasnya.
Kajati Segera Tindaklanjuti
Kajati NTT Zet Tadung Allo menegaskan, setelah melihat secara langsung kondisi bangunan pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar perbaikan terhadap bangunan yang rusak segera dilakukan sebelum diserahkan kepada penerima manfaat.
"Saya tidak akan tinggal diam melihat kondisi ini. Kejati NTT akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar perbaikan terhadap bangunan yang sudah mengalami kerusakan segera dilakukan sebelum rumah-rumah ini diserahkan kepada masyarakat," ujarnya.
Jika ditemukan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran hukum, dia akan menindaklanjutinya dengan langkah hukum yang tegas sesuai aturan yang berlaku. Sebab Menurut Zet Tadung Allo, pembangunan rumah ini bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut hak dan kesejahteraan para pejuang eks Timor-Timor.
"Oleh karena itu, kami memastikan proyek ini harus berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang baik. Diharapkan proyek ini tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian bagi para pejuang eks Timor-Timor, tetapi juga menjadi contoh pembangunan yang berkualitas dan berintegritas," tutupnya.
Paket Pekerjaan Pembangunan
Paket 1 sebanyak 727 unit oleh PT. Brantas Abipraya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp141.971.304.500,- progres fisik 99,69 % dan jangka waktu kontrak 14 Desember 2022 sampai dengan 31 Maret 2025 (pemberian kesempatan dengan denda) karena ada perbaikan beberapa rumah yang disebabkan penurunan rumah akibat penurunan tanah.
Paket 2 sebanyak 687 unit oleh PT. Nindya Karya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp136.947.370.000,- dan jangka waktu kontrak 21 Desember 2022 sampai dengan 19 Pebruari 2025.
Paket 3 sebanyak 686 unit oleh PT. Adhi Karya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp143.837.300.000,- progress fisik 98,95 % dan jangka waktu kontrak 21 Desember 2022 sampai dengan 31 Maret 2025 (pemberian kesempatan dengan denda) karena ada perbaikan beberapa rumah yang disebabkan penurunan rumah akibat penurunan tanah.Konsultan Manajemen Konstruksi dipercayakan kepada PT. Yodya Karya (Persero) bersama KSO PT. Hegar Daya.
Editor LIa Harahap
Puluhan ribu rumah warga Kabupaten Ngawi tidak layak huni buntut dari kemiskinan.
Brantas Abipraya (Persero) kembali membuktikan kehadirannya untuk Indonesia dengan berperan aktif turut membangun 2.100 Rumah Khusus
Hal ini dikonfirmasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Namun belakangan diketahui PT Waskita malah mensubkontrak perusahaan lain untuk pengerjaan shelter tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan beberapa Tempat Evakuasi Sementara (TES)/Shelter yang telah dikorupsi.
Sebanyak 14 pengembang tersebut dilaporkan karena membangun rumah subsidi yang tidak layak huni dan tidak layak fungsi.
KPK menduga adanya mark up dalam proyek pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/shelter tsunami di NTB.
Fasilitas maupun rumah warga yang rusak akibat pembangunan itu harus segera diperbaiki atau diganti dalam waktu singkat.
Saat ini terdapat lebih dari 38 ribu rumah yang sertifikatnya belum terselesaikan oleh developer.
Kedua tersangka yakni Aprialely Nirmala (AN) selaku pejabat pembuat komitmen dan Agus Herijanto (AH) selaku pejabat BUMN karya.
Hingga saat ini, terdapat 38.144 rumah KPR yang belum memiliki sertifikat yang melibatkan sebanyak 4.000 developer.
Komentar
Posting Komentar