Dedi Mulyadi: Anggaran Bangun Kelas Rp 60 M, Beli Alat Telekomunikasinya Rp 730 M, Kan Aneh Halaman all - Kompas

 

Dedi Mulyadi: Anggaran Bangun Kelas Rp 60 M, Beli Alat Telekomunikasinya Rp 730 M, Kan Aneh Halaman all - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengungkapkan adanya sejumlah anggaran yang tidak wajar di Provinsi Jawa Barat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketimpangan dalam anggaran bantuan pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran untuk pembelian alat telekomunikasi sekolah.

Dedi menyebutkan bahwa bantuan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru Rp 60 miliar.

Namun, di sisi lain, anggaran untuk pengadaan alat telekomunikasi sekolah justru jauh lebih besar, yakni Rp 730 miliar.

Sri Mulyani "Diincar" Kepala Daerah Saat Retreat, Efisiensi Anggaran Jadi Bahasan

Baca juga: Dedi Mulyadi Ungkap Anggaran Janggal di Jabar, Beli Alat Telekomunikasi hingga Rp 730 M

"Ada. Misalnya begini, bantuan membangun ruang kelas baru Rp 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp 730 miliar. Itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapin, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik," ungkap Dedi, di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Selain itu, Dedi juga mengumumkan penghapusan anggaran untuk baju dinas Gubernur Jabar yang selama ini mencapai Rp 150 juta.

Dia menegaskan langkah ini sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.

Beberapa anggaran lain yang dipangkas adalah anggaran kunjungan luar negeri yang sebelumnya sebesar Rp 1,5 miliar kini dihapuskan sepenuhnya.

Sementara itu, anggaran perjalanan dinas yang semula mencapai Rp 1,8 miliar dikurangi menjadi hanya Rp 700 juta.

"Anggaran kunjungan luar negeri Rp 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas Rp 1,8 miliar disisain hanya Rp 700 juta," ujar dia.

Baca juga: Dedi Mulyadi Wacanakan Wajib Militer untuk Siswa SMA di Jawa Barat

Dedi menyebut, perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pemerintahan tidak lagi menjadi prioritas.

Ia juga meminta jajaran pemerintahannya untuk menghentikan kegiatan yang berkedok studi banding dan seminar yang dinilai tidak produktif.

"Untuk penuhi kebutuhan warga Jawa Barat, karena kegiatan begitu berpuluh tahun tak hasilkan apapun kecuali SPJ," imbuh Dedi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

[FULL] Keterangan Humas SMAN 6 Depok Usai Kepsek Dinonaktifkan Gubernur Dedi