Kontrak Kerja PPPK Diwacanakan sampai Pensiun - SUARANTB

 

Kontrak Kerja PPPK Diwacanakan sampai Pensiun - SUARANTB

Mataram (Suara NTB) – Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bisa bernafas lega. Kontrak kerja mereka diwacanakan sampai pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Taufik Priyono dikonfirmasi pekan kemarin membenarkan, pemerintah pusat mewacanakan kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan berlaku sampai pensiun. Kebijakan ini sesuai dengan rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang managemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. “Iya, memang ada wacana seperti itu, tetapi kita harus menunggu aturan terbarunya,” terangnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang managemen PPPK sebenarnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yoyok sapaan akrabnya menambahkan, PPPK yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun akan dibuatkan sekali kontrak.

Akan tetapi, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai peraturan itu masih menunggu dari pemerintah pusat. “Iya, kita masih menunggu juklak-juknisnya,” pungkasnya.

Masa kerja PPPK dihitung selama satu-lima tahun. Setelah masa kontrak lima tahun berakhir kata dia, akan diperpanjang kembali dilihat dari hasil evaluasi kinerja pegawai.

Yoyok belum berani memberikan kepastian sebab harus menunggu regulasi dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Perihal dampak positif dan negative PPPK dikontrak selama pensiun atau sama seperti pegawai negeri sipil negara.

Kata dia, tidak ada dampak negative dari kebijakan kontrak sampai pensiun tersebut. Kebijakan itu justru memberikan dampak positif kepada pegawai. Artinya, pengajuan kredit bisa lebih dari lima tahun. Selain itu, pegawai memiliki peluang untuk mendapatkan tunjangan pensiun. “Kalau dampak negative tidak ada. Justru akan berpeluang mendapatkan uang pensiun,” katanya.

Selama ini kata dia, PT. Taspen masih ragu mendaftarkan PPPK sebagai penerima pensiun, karena dikhawatirkan kontrak kerja mereka tidak diperpanjang oleh pemerintah. (cem)

Baca Juga