KY: Anggaran Dipotong Berdampak Pelayanan & Penegakan Kode Etik Hakim - CNN Indonesia

 

KY: Anggaran Dipotong Berdampak Pelayanan & Penegakan Kode Etik Hakim

Rabu, 12 Feb 2025 19:17 WIB

Ilustrasi. Setelah rekonstruksi ulang, anggaran KY akan terkena efisiensi atau pemotongan sebesar Rp74 miliar dari semula yang akan dipangkas Rp100 miliar. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia 

--

Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Siti Nurdjanah mengatakan pelayanan publik dan upaya penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di KY akan terdampak akibat kebijakan efisiensi anggaran.

"Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025 termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH," kata Siti dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

Siti mengatakan KY akan tetap mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah dengan memperhitungkan pemenuhan kebutuhan perkantoran dan kebutuhan pelaksanaan tugas lembaga.

Akan tetapi, Siti meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali nilai efisiensi yang diberikan pemerintah kepada KY.

Di sisi lain, Siti mengatakan anggaran KY akan terkena efisiensi anggaran sebesar Rp74 miliar dari yang semula akan dipangkas Rp100 miliar.

Ia menjelaskan pengurangan pemotongan anggaran itu berdasarkan rekonstruksi anggaran kementerian lembaga per 11 Februari kemarin.

Oleh karena itu, kata dia, pagu efektif KY pada 2025 akan berkurang menjadi Rp109 miliar dari Rp184 miliar.

Presiden Prabowo tengah berupaya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Dalam sambutan pada kegiatan Muslimat NU di Surabaya, Prabowo dengan tegas menuding ada 'raja kecil' yang tak ingin terjadi pemotongan atau efisiensi anggaran itu.

Padahal, kata Prabowo, keputusan penghematan anggaran itu untuk kepentingan masyarakat luas yang salah satunya adalah untuk memberi makan anak-anak. Pemerintahan Prabowo-Gibran memang tengah menggenjot program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai realisasi dari janji kampanye saat Pilpres 2024.

"Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil, ada, saya mau hemat uang. Uang itu untuk rakyat," kata Prabowo di pidatonya dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Senin (10/2).

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyindir pihak yang selama ini kerap menggunakan anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan kedok dinas.

(mab/kid)

Baca Juga