Pengawasan Makan Bergizi Gratis BPKP Terdampak Pemangkasan Anggaran - CNN Indonesia

 

Pengawasan Makan Bergizi Gratis BPKP Terdampak Pemangkasan Anggaran

Rabu, 12 Feb 2025 19:27 WIB

Anggaran pengawasan makan bergizi gratis (MBG) BPKP terdampak pemangkasan anggaran Rp471 miliar yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto. (CNBC Indonesia/Tri Susilo).

Jakarta, CNN Indonesia 

--

Anggaran pengawasan makan bergizi gratis (MBG) milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdampak pemangkasan anggaran Rp471 miliar yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto.

Pagu BPKP awalnya Rp2,4 triliun dan tak terdampak efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Lalu, mendadak kena potong usai ada pertemuan seluruh sekretaris jenderal di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Selasa (11/2).

Pengawasan MBG masuk dalam pos program pengawasan pembangunan, khususnya poin teknis pengawasan. Anggaran untuk pengawasan program prioritas di 2025 semula Rp80 miliar, tapi dipotong setengahnya menjadi sisa Rp40 miliar.

"Tentu kami akan menjawab bohong kalau ini (efisiensi) tidak berdampak, pasti ada dampak, gak mungkin tak ada dampak. Dampaknya itu yang kami coba minimalisir," kata Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Ini (sisa anggaran BPKP) masih berlebih. Kalau kurang-kurang juga, ada tugas dari Pak Presiden (Prabowo) penting, ya pasti kami akan minta. 'Pak, enggak ada lagi uangnya'. Minta lagi, gampang saja kita," tegasnya.

Ateh menegaskan tak mungkin BPKP melaksanakan tugas tanpa anggaran, termasuk dalam urusan pengawasan keuangan. Di lain sisi, ia menyinggung bagaimana pihaknya selama ini telah menciptakan kreativitas penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Kemudian, BPKP bakal memperkuat desain pengawasan. Anggaran yang terbatas membuat mereka mesti jelas menunjukkan tujuan, objek, sampel, dan poin-poin penting sebelum melakukan pengawasan.

"Memang ada pengaruh, macam makan bergizi. Kemarin Januari (2025) kami masuk hampir ke semua dapur, ada 47 kami masuk (untuk diawasi). Tentu nanti kita akan pilih-pilih, daerah sini, daerah sini, segala macam. Itu pasti akan kita lakukan," jelasnya.

"Yang bisa kami janjikan adalah semua program strategis yang disampaikan Pak Presiden (Prabowo) itu pasti kami dahulukan, kami kawal ... Artinya, untuk program strategis Bapak Presiden kami janjikan, utamakan, dan pasti bisa kita kawal dengan uang yang ada ini," sambung Ateh.

Ia juga menyinggung soal pembangunan Kantor BPKP di sejumlah titik di Papua yang terdampak usai ada efisiensi. Sebelumnya, mereka hanya menyewa rumah toko (ruko) untuk bertugas.

Terlebih, anggaran sarana dan prasarana BPKP dipangkas sangat besar. Semula dari Rp111 miliar menjadi hanya Rp10 miliar usai efisiensi.

"Papua ini juga biayanya mahal, gak seluruhnya bisa naik bus. Tentu akan terganggu, terutama sarana prasarana kita tinggal Rp10 miliar. Tentu kita cari-cari lah, mungkin pinjam meja dari pemerintah daerah (pemda) atau gimana," beber Ateh.

"Namanya perintah harus kita laksanakan, karena given itu (angka pemotongan anggaran). Pasti ada kesulitan. Kalau kita bilang gak ada kesulitan, bohong sekali," tutupnya.

Rincian efisiensi yang menimpa BPKP:

1. Program Pengawasan Pembangunan dari Rp517 miliar menjadi Rp257 miliar

- Teknik pengawasan: Rp453 miliar menjadi Rp225 miliar
- Pengembangan pengawasan: Rp64 miliar menjadi Rp31 miliar

2. Program Dukungan Manajemen dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,5 triliun

- Manajemen pengawasan: Rp84 miliar menjadi Rp49 miliar
- Operasional: Rp1,5 triliun menjadi Rp1,4 triliun
- Sarana dan prasarana: Rp111 miliar menjadi Rp10 miliar

(skt/agt)

Baca Juga