Mesir Marah pada Netanyahu yang Serukan Negara Palestina Didirikan di Arab Saudi | Sindo news

- Pemerintah Mesir marah dan mengecam Perdana Menteri

Benjamin

yang menyerukan Negara Palestina didirikan di wilayah

Pada hari Kamis, Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel: "Saudi dapat mendirikan Negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana."

Pernyataan itu muncul setelah Riyadh menegaskan kembali bahwa mereka hanya akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika ada jalur yang jelas menuju pendirian Negara Palestina.

Baca Juga

Tanpa menyebut nama Netanyahu, Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka mengutuk pernyataan tersebut "dengan kata-kata yang paling keras".

"Mesir mengutuk pernyataan Israel yang tidak bertanggung jawab yang menghasut melawan kerajaan dan menyerukan pembentukan Negara Palestina di tanah Saudi," kata kementerian tersebut, yang dilansir Middle East Eye, Minggu (9/2/2025).

"Keamanan kerajaan dan penghormatan terhadap kedaulatannya adalah garis merah yang tidak akan dibiarkan dilanggar,” lanjut kementerian tersebut.

Ditambahkan bahwa pernyataan tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan norma diplomatik.

"Pernyataan Israel merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang sah dan tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka,” imbuh Kementerian Luar Negeri Mesir.

Hussein al-Sheikh, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), juga bereaksi terhadap pernyataan Netanyahu, menyebutnya sebagai "pelanggaran hukum internasional dan konvensi internasional".

"Kami menegaskan bahwa Negara Palestina hanya akan berada di tanah Palestina, dan kami menghargai posisi Kerajaan Arab Saudi, para pemimpinnya, dan rakyatnya, yang selalu menyerukan penerapan legitimasi internasional dan hukum internasional," kata al-Sheikh.

Baca Juga

Selama kunjungannya ke Amerika Serikat (AS), Netanyahu menegaskan kembali penolakannya terhadap pendirian Negara Palestina.

"Terutama bukan Negara Palestina," katanya kepada wartawan pada hari Kamis.

"Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada Negara Palestina; yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah Negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan,” ujarnya.

Komentarnya menyusul konferensi pers bersama dengan Presiden AS Donald Trump, di mana Trump mengumumkan rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan mengubah daerah kantong Palestina itu menjadi "Riviera of The Middle East”, dengan AS mengambil alih wilayah tersebut.

Kedua pemimpin membahas normalisasi hubungan dengan Arab Saudi, dan Netanyahu dengan tegas menolak syarat utama Arab Saudi untuk mendirikan Negara Palestina sambil menegaskan bahwa perdamaian antara Israel dan kerajaan itu akan terwujud.

“Itu tidak hanya mungkin, saya pikir itu akan terjadi,” katanya.

Konferensi pers itu segera diikuti oleh pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, yang menegaskan kembali pendirian kerajaan itu tentang kenegaraan Palestina adalah “tegas dan tak tergoyahkan”.

“Yang Mulia [Putra Mahkota Mohammed bin Salman] menekankan bahwa Arab Saudi akan melanjutkan upayanya yang tak kenal lelah untuk mendirikan Negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa itu,” bunyi pernyataan kementerian tersebut.

Pada hari Jumat, beberapa anggota Parlemen Inggris mengecam saran Netanyahu.

Anggota Parlemen dari Partai Buruh Afzal Khan mengatakan kepada Middle East Eye: "Orang Palestina tidak membutuhkan lebih banyak pengungsian. Mereka membutuhkan tanah air yang bebas.”

"Usulan biadab Netanyahu adalah pemindahan paksa penduduk dan rencana untuk membersihkan Gaza secara etnis,” kesalnya.

Anggota Parlemen dari Partai Buruh lainnya, Kim Johnson, mengatakan kepada Middle East Eye bahwa komentar Netanyahu "tidak masuk akal dan menghina".

(mas)