Pratikno merupakan akademisi sekaligus politikus Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara era Presiden Joko Widodo pada 2014-2024. 

Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Pratikno diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). 

Namun, Pratikno diisukan bakal terkena reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Sugino yang sekarang menjabat Menteri Luar Negeri.  

Perjalanan Karier Pratikno 

Pratikno punya latar belakang pendidikan yang gemilang. Pria kelahiran Bojonegoro, 13 Februari 1962 itu memiliki gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1985. 

Ia lalu melanjutkan studi magister (S2) di Birmingham University di Inggris pada 1989-1991 dan mendapat gelar Masters of Social. 

Pratikno juga mendapat gelar Ph.D Ilmu Politik dari Flinders University of South Australia (1996) dan gelar Profesor Ilmu Politik dari UGM pada 2008. 

Pada tahun yang sama, Pratikno juga diangkat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UGM. 

Ia menjadi pucuk pimpinan fakultas selama empat tahun, sebelum diangkat menjadi rektor universitas yang sama pada 2012. 

Setelah dua tahun menjabat, Pratikno pindah ke Jakarta karena ditunjuk sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Saat menjadi Mensesneg, Pratikno juga bertugas sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada hingga 2026. 

Pada 2024, Pratikno menyelesaikan tugasnya sebagai Mensesneg dan bergabung dengan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto sebagai Menko PMK. 

Berapa Gaji Pratikno sebagai Menko PMK?

Gaji yang diterima Pratikno sebagai Menko PMK sebesar Rp18.648.000 per bulan, yang mencakup gaji pokok dan tunjangan. 

Aturan gaji menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara, serta Janda/Dudanya.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa gaji pokok setiap menteri negara, termasuk Menko PMK sebanyak Rp5.040.000 per bulan. 

Sementara, tunjangan menteri sebesar Rp13.608.000, seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu. 

Deretan Kontroversi Pratikno

Selama belasan tahun bekerja di pemerintahan, Pratikno tak luput dari kontroversi. Dikutip dari berbagai sumber, berikut kontroversinya: 

1. Respons soal Balita Tewas akibat Cacingan

Pratikno sempat menjadi bahan cibiran warga karena responsnya terkait balita empat tahun yang tewas akibat cacingan. 

Saat bertemu awak media, Pratikno menyebut detail kasus itu ditangani oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

Namun, ketika ditanya lebih lanjut terkait kasus ini, ia justru bilang sedikit mengantuk setelah Rapat Tingkat Menteri Percepatan Penanganan Pascabencana Erupsi Gunung Api Lewotobi. 

Pernyataan Pratikno memicu kontroversi mengingat Pratikno merupakan Menko PMK, yang tugasnya mengendalikan kementerian atau lembaga terkait pembangunan manusia. 

Beberapa kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

2. Disebut Ikut Mengacaukan Tatanan Demokrasi

Pratikno disebut-sebut berkontribusi mengacaukan tatanan demokrasi di ujung pemerintahan Presiden Jokowi. 

Tudingan itu disampaikan Paguyuban Kawruh Budaya Ngayogyakarta dalam aksi budaya nyekar ke komplek Pemakaman keluarga dosen UGM di Sawitsari, Sleman, pada Agustus 2024.

Koordinator paguyuban, Agus Sunandar, menilai Pratikno seharusnya bisa mengingatkan ketika ada abuse of power, bukan malah ikut menikmatinya. 

3. Disebut Berperan dalam Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres

Pratikno diduga menjadi perantara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu. 

Pratikno diduga melobi hakim konstitusi, sehingga Gibran Rakabuming Raka, yang belum cukup umur sesuai peraturan lama, bisa menjadi calon wakil presiden. 

4. Diduga Lakukan Nepotisme di UGM

Pratikno menjadi Ketua Majelis Wali Amanat UGM pada 2014, bersamaan ketika menjabat sebagai Mensesneg. 

Pemilihan Pratikno menimbulkan pertanyaan sebab aturannya, ketua Majelis harus mundur jika menjadi pemimpin struktural di instansi pemerintah. 

Sekretaris UGM, Andi Sandi menyebut peraturan Majelis Wali Amanat juga memperbolehkan pejabat aktif di lembaga negara selama tidak ada konflik kepentingan dengan kampus. 

Namun, Pratikno disebut-sebut justru ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan, termasuk saat pemilihan rektor UGM. 

5. Bisnis Menantu

Menantu Pratikno, Rino Febrian, dikabarkan memiliki bisnis dengan anak Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Ia punya saham di perusahaan perikanan. Ia juga menjabat posisi penting di perusahaan lain yang mengoperasikan kapal eks asing.

Menariknya, kapal yang dimaksud pernah diberi sanksi berat oleh mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.  

Namun, Pratikno menyebut menantunya sudah melakui proses sesuai prosedur.

Kumpulan Foto Pratikno sebagai Menko PMK

.

.

Dapatkan Informasi Terupdate dan Paling Menarik Seputar Profil Pejabat di Laman Google News Inilah.com.