Purbaya Rombak Pejabat Bea Cukai Hari Ini, DJP Menyusul Pekan Depan - inilah
Purbaya Rombak Pejabat Bea Cukai Hari Ini, DJP Menyusul Pekan Depan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat mengikuti sidang aduan kanal Debottlenecking Satgas P2SP di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1/2026). (Foto: Antara Foto/Dhemas Reviyanto/foc).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mengganti sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Rabu (28/1/2026). Purbaya juga menyebut, akan melakukan perombakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pekan depan.
Langkah ini menjadi bagian dari restrukturisasi besar-besaran aparatur penerimaan negara demi menutup kebocoran yang selama ini masih terjadi.
“Kemudian kami akan memperbaiki, restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran. Bea Cukai akan kami mulai besok, pajak akan kami mulailah nanti minggu depan," ujar Purbaya di Jakarta, dikutip Rabu (28/1/2026).
Purbaya menyebut lima pelabuhan besar menjadi target awal bersih-bersih, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batu Ampar, dan Pelabuhan Sumatera Utara.
Tak hanya mengandalkan rotasi pejabat, Kementerian Keuangan juga mengaktifkan teknologi kecerdasan buatan untuk membongkar praktik manipulasi nilai impor dan ekspor.
“Kami juga memanfaatkan teknologi AI untuk melihat ada gak laporan yang melakukan under-invoicing yang disinyalnya selama ini besar sekali," kata dia.
Menurut Purbaya, sistem tersebut nyaris siap uji coba dan terbukti mampu membaca pola penyimpangan nilai transaksi perdagangan.
“Kami sudah siap, sudah hampir siap AI-nya dan sudah bisa mendeteksi berapa perdagangan yang melakukan under invoicing hampir 50 persen dari nilai barang ekspornya. Mereka enggak akan bisa lari lagi," katanya.
Bendahara negara itu juga mengincar perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia yang diduga menghindari kewajiban pajak, mulai dari PPN hingga pajak penghasilan.
“Saya deteksi banyak juga ada perusahaan-perusahaan asing di sini yang beroperasi, cash basis. Jadi PPN nya nggak bayar, pajak penghasilan nya juga rendah. Itu saya heran bisa lolos, tapi dengan nanti restrukturisasi pegawai, saya pikir itu enggak akan bisa lolos," tegas dia.