Siap Ditahan KPK hingga Minta Maaf, 6 Poin Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Sebelum Diperiksa Hari Ini - Halaman all - Tribunkaltim

 

Siap Ditahan KPK hingga Minta Maaf, 6 Poin Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Sebelum Diperiksa Hari Ini - Halaman all - Tribunkaltim

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah 6 poin pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelum diperiksa penyidik KPK hari ini, siap ditahan hingga mohon maaf. 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto diperiksa KPK sebagai tersangka kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR, Kamis (20/2/2025). 

Inilah 6 poin pernyataan Hasto sebelum diperiksa seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul 5 Poin Pernyataan Hasto di KPK Sebelum Diperiksa Penyidik: Bicara Era Kegelapan Demokrasi:

1. Kegelapan demokrasi Indonesia

Baca juga: Hasto Kristiyanto Langsung Ditahan Usai Diperiksa? Begini Kata Dirdik KPK

Hasto mengatakan, selama 6 bulan terakhir, ia ditemui banyak jurnalis asing dan duta besar.

Mereka mempertanyakan tentang kegelapan demokrasi di Indonesia. 

“Mereka begitu prihatin dengan kegelapan demokrasi ini hanya karena ambisi kekuasaan,” kata Hasto dikutip dari Tribunnews, Kamis (20/2/2024). 

“Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau suatu negara berdiri yang kokoh, yang berkeadilan maka dampaknya sangat luas, tidak hanya kehidupan sosial politik masyarakat, tetapi juga iklim investasi, tidak akan ada investasi yang masuk ketika tidak ada hukum yang memberikan kepastian di dalam seluruh tata pemerintahan negara kita,” kata Hasto.

2. Siap ditahan KPK

Hasto Kristiyanto menyatakan siap untuk ditahan oleh KPK apabila hal itu terjadi.

"Mohon doanya, siap lahir batin," ucap Hasto kepada wartawan.

Hasto mengatakan, penahanan merupakan bagian dari proses hukum yang berkeadilan di Indonesia. Ia yakin demokrasi tetap berjalan jika upaya paksa itu diambil penyidik.

"Pertanyaan yang baik, bagaimana kalau saya ditahan? Dengan semuanya, Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan, itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak ya," kata Hasto.

"Ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi, ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih," ujar dia.

Hasto mengatakan, penahanan merupakan bagian dari perjuangan.

“Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara, tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya,” ucap dia.

3. Junjung tinggi hukum

Hasto Kristiyanto mengatakan kehadirannya memenuhi panggilan KPK sebagai bentuk menjunjung tinggi hukum.

“Saya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi, inilah sikap kooperatif yang kami tunjukkan sebagai negara Republik Indonesia yang sah, yang menjunjung tinggi hukum, dan datang meskipun sejak awal kami memahami bahwa begitu banyak agenda-agenda politik terkait dengan kasus saya,” kata Hasto.

4. Kental nuansa kekuasaan

Hasto pun membeberkan bagaimana kasus dirinya begitu kental dengan kepentingan politik kekuasaan.

“Pertama, dari keterangan saksi yang mencoba diintimidasi, bahkan saudari Tyo (Agustiani Tio Fridelina, sudah dihukum dalam kasus Harun Masiku, red) pun tidak bisa berubah ke luar negeri melanjutkan pengobatan atas berita kanker yang dideritanya hanya karena tidak mau menyebutkan nama saya,” ucap Hasto.

“Yang kedua, bahwa bukti-bukti yang disampaikan di dalam praperadilan ternyata diperoleh juga dengan cara-cara yang tidak sah, dengan cara-cara melanggar etika, dengan cara-cara yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terjadi dengan saudara Kusnadi,” lanjut Hasto.

Menurut Hasto, Kusnadi (staf Hasto) telah diintimidasi dan diinterogasi oleh penyidik KPK Rossa Purbo Bekti yang menyamar dan tanpa surat perintah.

“Ketika dia datang mendampingi saya, maka penyidik KPK saudara kemudian menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas barang milik DPP PDIP Perjuangan dan kemudian menginterogasi tanpa adanya surat perintah panggilan,” sambung Hasto.

Baca juga: Hasto Bakal Ajukan 2 Permohonan Praperadilan Lagi, Kuasa Hukum: Hakim Belum Sentuh Pokok Perkara

5. Singgung penyidik KPK

Hasto berpendapat, apa yang dilakukan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti terhadap dirinya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum.

“Ini merupakan suatu pelanggaran yang sangat serius terhadap hukum. Yang ketiga, terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kemudian yang keempat bagaimana proses praperadilan yang terbuka masyarakat umum, ternyata bukti-bukti yang disampaikan atas suatu perkara yang sebenarnya sudah inkrah sekali tidak bisa diproses kembali,” kata Hasto.

“Nah untuk itu, meskipun diwarnai dengan berbagai praktik-prakik pelanggaran hukum dan intimidasi, saya tetap datang ke KPK ini,” lanjutnya

6. Hasto Minta Maaf Telat dan Curhat Sulit Pesan Bus untuk Berangkat ke KPK

Hasto mengaku terlambat tiba di Gedung KPK lantaran kesulitan memesan bus sehingga memutuskan untuk menggunakan mobil bersama rombongan kuasa hukumnya.

"Mohon maaf agak terlambat karena bus yang kami pesan itu sempat tiga kali di-cancel apakah ada opsus-opsus (operasi khusus) atau tidak yang jelas kami sempat mencoba mengganti tiga bus tapi akhirnya tetap datang sehingga kami terlambat,” kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Hasto mengatakan, kehadirannya di KPK hari ini merupakan sikap kooperatif sebagai warga negara yang sah dan mematuhi proses hukum.

Hasto Ditahan Usai Diperiksa?

Soal apakah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto langsung ditahan usai diperiksa, Kamis (20/2/2025), Direktur Penyidikan (Dirdik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu akhirnya buka suara.

Asep mengatakan apabila ancaman hukuman yang diterima Hasto lebih dari 5 tahun, maka Sekjen PDIP tersbut dapat ditahan. 

"Terkait dengan upaya paksa penahanan. Kita ada dua hal yang pertama adalah kita melihat bahwa apakah pasal yang dipersangkakan itu ancamannya," kata Asep kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

"Kita melihat pada ancamannya, kalau ancamannya 5 tahun atau lebih itu dapat ditahan," sambungnya. 

Hasto diketahui dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 5 mengatur tentang pemberi suap. Ancaman hukuman penjara 1–5 tahun dan denda maksimal Rp250 juta.

Sementara Pasal 21 terkait dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Ancaman hukuman penjara 3–12 tahun dan denda maksimal Rp600 juta.

Kemudian faktor penahanan, jelas Asep, juga bisa dilihat dari apakah Hasto hendak melarikan diri atau tidak.

Baca juga: Usai Praperadilan Ditolak Hakim, KPK Akan Panggil Hasto Kristiyanto lagi pada Pekan Depan

Termasuk apakah ada upaya penghilangan alat bukti.

"Kemudian juga kita ada alasan, misalkan mau melarikan diri atau mau mengulangi kejahatan atau menghilangkan barang bukti, itu juga alasan untuk dilakukan penahanan seperti itu," ujar Asep.

"Jadi, kita akan pertimbangkan besok, tentunya juga karena penahanan itu tidak bisa dari sekarang. Ditunggu saja," imbuhnya.

Hasto Kristiyanto sebelumnya menegaskan akan memenuhi panggilan penyidik KPK, Kamis (20/2/2024) besok.

"Terkait dengan besok karena PDI Perjuangan itu ditanamkan suatu kedisiplinan untuk taat pada hukum maka besok saya akan hadir memenuhi panggilan dari KPK," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Meski dirinya menilai banyak kejanggalan yang terungkap dalam persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi untuk hadir memenuhi panggilan KPK merupakan suatu tanggung jawab.

Sehingga, Hasto secara tegas menyebut, dirinya didampingi kuasa hukum akan hadir di KPK untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

"Sehingga aspek politiknya kita lihat juga sangat tinggi karena saksi di bawah sumpah itu menyatakan banyak intimidasi yang dilakukan untuk sekadar menyebutkan nama saya," kata Hasto.

"Oleh karena itu lah meskipun latar belakangnya seperti itu saya tetap akan hadir dengan didampingi oleh para penasehat hukum kami," ucap dia, seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul Hasto Kristiyanto Bakal Penuhi Panggilan Besok, Apakah Langsung Ditahan KPK? Dirdik Beri Petunjuk.

Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019–2024.

Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.

Baca Juga