Siapa Raja Kecil yang Disebut Prabowo Lawan Efisiensi Anggaran?
tirto.id - Ungkapan kekecewaan Presiden Prabowo Subianto, soal adanya pihak dalam pemerintahannya yang tidak sejalan soal efisiensi anggaran, menjadi perhatian publik. Orang nomor satu di Indonesia tersebut mengeluarkan istilah raja kecil yang memantik rasa penasaran masyarakat.
“Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi, dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada,” kata Prabowo dalam amanatnya di acara Kongres ke-XVIII Muslimat NU, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (5/2/2025).
Namun dalam kesempatan tersebut Prabowo tidak menyebut dengan jelas siapa sosok raja kecil yang dimaksud. Menariknya, narasi ini muncul tidak lama setelah Prabowo menyinggung isu reshuffle kabinet.
“Sekarang yang ndableg dan siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, yang tidak patuh akan saya tindak,” ujar Prabowo.
Menurut Pengamat Politik, Kunto Adi Wibowo, pernyataan Prabowo soal raja kecil lebih untuk pengingat kepada jajarannya terkait keseriusannya soal kebijakan efisiensi anggaran.
“Kalau menurut saya pernyataan Pak Prabowo ini; satu menegaskan bahwa dialah raja besarnya. Kedua, dia menegaskan bahwa, ‘ya jangan berani-berani lawan saya'. Ketiga, Prabowo ingin mendapat dukungan publik atau legitimasi terkait dengan kebijakannya terhadap efisiensi anggaran ini,” terangnya kepada Tirto, Selasa (11/2/2025).
Kunto berpendapat kalaupun ada pihak yang tidak sejalan dengan kebijakan yang dibuat Prabowo, apalagi orang tersebut dalam pemerintahan, akan mudah bagi Prabowo untuk menyingkirkannya.
“Karena kalau memang ada raja-raja atau birokrat yang melawan dia, ya tinggal dimutasi saja selesai kan masalah. Nggak usah diomong-omongin di luar juga selesai itu kan. Karena toh kalau menterinya tinggal reshuffle aja, apa susahnya?” tambah Kunto.
Senada, menurut Analis Politik dari Trias Politika, Agung Baskoro, pernyataan Prabowo juga lebih sebagai penegasan komitmennya terkait kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, dia juga ingin menunjukkan ke publik bagaimana kondisi dalam kabinetnya saat ini.
“Secara institusional lembaga kepresidenan menginginkan publik mengetahui sekaligus memahami apa yang sedang dihadapi oleh Kabinet Merah Putih, termasuk beragam tantangan internal-eksternal yang mengemuka,” terang Agung kepada Tirto, Selasa (11/2/2025).
Publik Tak Puas pada Menteri Prabowo
Sementara terkait isu reshuffle kabinet, survei KedaiKOPI menunjukkan adanya ketidakpuasan publik terhadap para menteri. survei terhadap 1.201 responden tersebut menyebut, meski mayoritas (72,5 persen) responden mengaku puas dengan kinerja Kabinet Merah-Putih, ada beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo.
"Menurut hasil survei KedaiKOPI, perilaku menteri menjadi faktor penyimbang terbesar ketidakpuasan terhadap pemerintahan Prabowo," tulis keterangan hasil survei dari unggahan akun KedaKOPI.
Dalam hasil survei tersebut terlihat perilaku menteri/pejabat yang kurang pantas (68.2 persen), kebijakan ekonomi yang kurang berpihak pada masyarakat (67,9 persen), tidak adanya perubahan signifikan dibanding pemerintahan sebelumnya (64,8 persen), keputusan/kebijakan yang menimbulkan kontroversi (61,8 persen), dan program prioritas tida sesuai harapan (56,4 persen) jadi alasan-alasan publik tidak puas dengan Kabinet Merah Putih.
KedaiKOPI juga menyoroti adanya 38-50 persen responden yang menilai adanya faktor timbal balik kampanye pilpres ata rekomendasi dari presiden sebelumnya yang mempengaruhi susunan kabinet saat ini. Sementara itu terdapat juga 4 dari 10 responden yang merasa susunan dan jumlah pejabat ditunjukkan untuk bagi-bagi kursi.
Sejak akhir Januari 2025 ini Prabowo memang kian serius menyerukan soal efisiensi anggaran. Pada 22 Januari 2025 dia sempat meneken Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam Inpres tersebut, total anggaran yang dipangkas ditaksir senilai Rp306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Hal ini mencakup anggaran belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun, dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Maka, mau tidak mau seluruh K/L wajib melakukan efisiensi.
Hal ini berimbas pada operasi kerja di sejumlah kementerian serta pemerintah daerah. Berdasar pantauan Tirto, beberapa penunjang operasional seperti penggunaan AC dan lift di lingkup kementerian sampai dengan pengadaan alat tulis kantor mulai dibatasi.
Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, mengatakan pernyataan Prabowo soal raja kecil berlaku secara umum. Menurutnya, selalu ada saja orang yang keberatan dengan kebijakan pemerintah termasuk penghematan anggaran.
"Ini berlaku umum. Kan selalu ada saja orang yang keberatan dengan ini (efisiensi anggaran). Karena mungkin selama ini keenakan dengan makan berlemak dan tidak mau menahan selera makannya setelah ini. Kita tidak akan menutup mata bahwa ada orang yang menolak, tapi kita akan jalan terus," ujarnya kepada Tirto, Kamis (13/2/2025).
Ujang menambahkan, penghematan anggaran merupakan perjuangan pemerintahan Prabowo untuk membuat negara lebih baik.
"Ini bagian dari perjuangan presiden untuk membuat negara ini lebih baik, membuat masyarakat lebih produktif, belanja negaranya bisa lebih punya impact untuk masyarakat. Karena setiap Rp1 yang kita belanjakan, itu harus dipertanggungjawabkan, dan harus punya manfaat terhadap masyarakat."
tirto.id - News
Reporter: Alfons Yoshio Hartanto
Penulis: Alfons Yoshio Hartanto
Editor: Anggun P Situmorang
Komentar
Posting Komentar