Anggota DPR: Aparat Keamanan Jangan Asal Main Pukul Mahasiswa yang sedang Berdemo - merdeka
Anggota Komisi III DPR Abdullah menyoroti tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa
Anggota Komisi III DPR Abdullah menyoroti tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa dalam demonstrasi penolakan Revisi UU TNI.
Diketahui, belasan mahasiswa terluka akibat kekerasan yang dilakukan sejumlah aparat saat demo beberapa hari lalu.
"Aparat keamanan jangan asal main pukul ke mahasiswa yang sedang berdemo. Gunakan cara-cara humanis saat hendak menghalau atau membubarkan massa," kata Abdullah, Sabtu (22/3).
"Ingat, Polisi punya tugas untuk mengayomi masyarakat. Jadi berikan teladan kepada rakyat," sambungnya.
Seperti diketahui, mahasiswa menggelar aksi demo di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3). Unjuk rasa dilakukan atas penolakan mahasiswa terhadap revisi UU TNI. Demonstrasi juga digelar di sejumlah daerah.
Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR pun sempat ricuh, terutama saat aparat hendak membubarkan massa aksi. Akibatnya belasan mahasiswa mengalami luka-luka.
Luka-luka itu disebabkan adanya pukulan dan pentungan dari polisi saat membubarkan unjuk rasa. Tak sedikit dari mahasiswa yang terluka itu harus dilarikan ke rumah sakit.
Seperti tiga orang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang dibawa ke RS Tarakan, dan enam mahasiswa lainnya ke RS Pelni.
Tidak hanya mahasiswa, bahkan ada seorang driver ojek online (ojol) yang sedang mangkal di dekat lokasi demo di Senayan dikeroyok petugas, lantaran dikira mahasiswa sampai kepalanya terluka. Videonya viral di media sosial.
Abdullah menekankan, para mahasiswa sedang menyampaikan aspirasi dan pendapatnya di rumah rakyat. Dia menyebut Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat masyarakatnya.
"Mahasiswa menyampaikan aspirasi ini dilindungi oleh konstitusi negara," tegas Abdullah.
Abdullah pun mengimbau pimpinan Polri agar memberikan arahan tegas kepada anak buahnya yang mengamankan aksi unjuk rasa untuk melakukan pendekatan dengan cara-cara damai, sehingga demonstran pun bisa lebih kooperatif.
"Kalau ada ketegangan di lapangan, aparat harus memprioritaskan langkah-langkah soft approach. Tidak dengan kekerasan yang dapat menyebabkan kondisi semakin memanas. Apalagi sampai ada salah sasaran ke masyarakat umum," ucapnya.
Menurut Abdullah, penggunaan cara-cara represif justru akan membuat keadaan semakin tidak kondusif. Aksi kekerasan aparat pun dinilai bisa mencoreng institusi Polri maupun aparat keamanan.
"Berikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka. Jangan sampai bentuk represif aparat menimbulkan kesan negara tidak mau mendengarkan rakyat," tutur Abdullah.
Di sisi lain, Abdullah juga mengimbau kepada para mahasiswa agar menyampaikan aspirasi secara damai. Sebab apapun alasannya, anarkisme tidak dapat dibenarkan.
"Dan bagi teman-teman mahasiswa, saya juga mengimbau gunakan cara-cara yang damai saat menyampaikan pendapat. Sehingga tidak ada alasan penggunaan kekerasan atau tindakan represif aparat," ujarnya.
"Aspirasi rakyat, termasuk teman-teman mahasiswa penting untuk kita dengarkan. Saya percaya, kontribusi mahasiswa pastinya akan bermanfaat untuk Indonesia. Maka salurkan aspirasi dan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum," lanjut Abdullah.
Abdullah juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga Indonesia supaya selalu kondusif.
"Apalagi ini bulan Ramadan, ayo bersama kita menjaga keteduhan bangsa dan negara," sebut Abdullah.
"Semua yang kita lakukan harapannya adalah yang terbaik bagi Indonesia, semangat dan tindakannya pun sebaiknya juga dilakukan dengan cara-cara positif," imbuhnya.
Mahasiswa menegaskan sikap mereka dengan menolak segala bentuk militerisme dalam pemerintahan sipil.
Di tengah gelombang aksi mahasiswa, Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di sejumlah tempat di Kota Makassar.
Ratusan mahasiswa ini menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada.
Demonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.
Demo penolakan pengesahan Revisi Undang-Undang TNI Gedung DPR/MPR, Kamis (20/3/2025) berakhir ricuh.
Akademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, aparat kepolisian kembali bersikap brutal kepada para pengunjuk rasa
Unjuk rasa penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI diwarnai kericuhan. Massa melemparkan petasan dan batu.
Demo penolakan revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Gedung DPRD Jawa Barat menyebabkan kerusakan yang meluas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar