Menteri India Batal Serahkan Pengelolaan Hutan ke Swasta Usai Dengarkan Aspirasi Masyarakat Adat Halaman all - Kompas

 Dunia Internasional 

Menteri India Batal Serahkan Pengelolaan Hutan ke Swasta Usai Dengarkan Aspirasi Masyarakat Adat Halaman all - Kompas

KOMPAS.com - Kepala menteri negara bagian Madhya Pradesh India, Mohan Yadav menghentikan kebijakan pemerintah usai mendengar protes dari masyarakat adat.

Mohan Yadav sempat merancang kebijakan restorasi hutan yang mengizinkan lahan hutan rusak diserahkan ke sektor swasta untuk dilakukan penghijauan.

Namun, diberitakan Hindustan Times, Selasa (11/3/2025), kebijakan itu mendapatkan protes dari masyarakat adat yang tinggal di Madhya Pradesh.

Yadav pun menghentikan kebijakan tersebut usai berdiskusi dengan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat penghuni hutan.

Respons Trump Usai Putin Terima Usulan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina

Dia lalu memerintahkan departemen kehutanan negara bagian untuk merumuskan kebijakan baru yang bertujuan memperbaiki hutan.

Baca juga: 8 Perusahaan yang Disegel Imbas Banjir Jabodetabek, Terindikasi Melanggar Aturan Lingkungan

Menteri India ubah kebijakan demi rakyat

Mohan Yadav meluncurkan kebijakan yang mengizinkan pemerintah menyerahkan 3,7 hektar lahan hutan terdegradasi kepada badan-badan sektor swasta dan LSM selama 60 tahun.

Pihak swasta wajib menghijaukan area hutan yang rusak dengan menanam pohon pilihan mereka. Sebagai gantinya, mereka berhak menjual 50 persen hasil hutan minor kecuali kayu.

Kebijakan yang diluncurkan pada 3 Februari lalu ini dilakukan untuk mengatasi 38 persen hutan Madhya Pradesh yang terdegradasi.

Pemerintah akan menyerahkan setidaknya 10 hingga 1.000 hektar hutan tersebut ke pihak swasta yang akan memakai dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk penghijauan.

Namun, para ahli suku dan kehutanan serta masyarakat adat penghuni wilayah hutan di negara bagian tersebut memprotes kebijakan Yadav.

Para pakar dan perwakilan masyarakat adat menemui Yadav pada minggu lalu untuk memberi tahu kebijakan ini dapat bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat.

“Kepala menteri memutuskan untuk menghentikan rencana tersebut karena kebijakan tersebut menimbulkan kebencian di antara suku-suku,” kata seorang pejabat setempat.

Penghentian kebijakan tersebut diambil Yadav saat departemen kehutanan berencana untuk menandatangani nota kesepahaman dengan mitra swasta terkait rencana penghijauan hutan.

Setelah kebijakan restorasi hutan itu ditunda, Yadav meminta departemen kehutanan menyusun kebijakan baru untuk melakukan penghijauan hutan.

Departemen kehutanan kemudian berdiskusi dengan para pemangku kepentingan termasuk penghuni hutan dan masyarakat adat untuk merumuskan kebijakan baru.

Baca juga: Alasan Istri Wali Kota Bekasi Menginap di Hotel Saat Banjir: Agar Sehat dan Berpikir Baik

Alasan masyarakat adat protes

Rencana kebijakan restorasi hutan yang disusun Mohan Yadav menuai protes dari masyarakat adat sekaligus pejabat oposisi kongres.

Dikutip dari The Print, Sabtu (1/3/2025), kebijakan tersebut ditolak karena pelaksanaan restorasi hutan dan peran pihak yang terlibat tidak jelas sesuai Undang-Undang.

Ketua Kongres Adivasi Seluruh India, Vikrant Bhuriya juga mempertanyakan tujuan kebijakan tersebut dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.

Menurutnya, negara bagian Madhya Pradesh memiliki jumlah kasus sengketa hak atas tanah tertinggi dan sering menolak klaim terhadap tanah adat.

"Apa yang terjadi pada masyarakat adat setelah penyerahan tanah untuk kegiatan reboisasi. Ke mana mereka pergi dan ketentuan apa yang dibuat pemerintah untuk mereka?” katanya.

Pakar adat kesukuan Laxman Markam mengungkapkan, 20 dari 54 distrik di Madhya Pradesh termasuk suku dilindungi. Tanah mereka dilarang diserahkan ke swasta sesuai konstitusi.

Wakil organisasi pengelola dan perencana dana reboisasi, Girish Kuber juga khawatir kebijakan itu membuat pihak swasta memagari lahan yang direboisasi. Kondisi ini menyulikan upaya pengawasan ke bidang tanah tersebut.

Setelah ada pertemuan tersebut, Yadav memerintahkan penghapusan kebijakan restorasi hutan oleh departemen kehutanan Madhya Pradesh.

Dia juga memastikan pemerintah akan memprioritaskan perlindungan tanah suku, hak, air, dan budaya masyarakat adat sebagai fokus utama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Satpam SMA di Sleman Ditangkap, Diduga Terlibat Suplai Senjata ke KKB Papua