- Pemutusan Hubungan Kerja (

) terus meluas sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah untuk menghentikan tren PHK karena menyangkut nasib kesejahteraan ribuan pekerja. Baru saja, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Tangerang melakukan PHK massal menyusul pabrik Sritex di Solo.

"Pemerintah sudah seharusnya bergerak cepat mengambil langkah konkret, mengingat PHK massal semakin marak terjadi. Agar tidak terjadi kebangkrutan, maka sebaiknya memberikan insentif fiskal misalnya berupa penangguhan bayar pajak," ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti saat dihubungi SindoNews, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Dia juga mendesak pemerintah untuk memenuhi hak-hak pekerja. Langkah ini penting agar mereka sebagai korban PHK bisa tetap bisa menyambung hidup. Lebih lanjut, para korban PHK perlu didampingi untuk bisa membuka usaha sendiri atau kembali disediakan lapangan kerja untuk bekerja di industri lain yang masih bergairah.

Sebagai informasi, dua pabrik sepatu di Tangerang PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh melakukan PHK 3.500 pekerja. Tren PHK tidak hanya terjadi di industri tekstil tapi juga menyasar sektor-sektor lainnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi mengatakan industri tekstil berada dalam kondisi yang kian sulit karena terjadi penurunan produksi, penyusutan penjualan, dan melemahnya pasar ekspor di sertai gempuran produk impor ke pasar domestik.

(nng)