Ekonomi Sedang Sulit, tapi Jumlah Pendaftar Haji Justru Melejit – News
batampos – Berbagai kalangan menyebut dalam beberapa tahun terakhir kondisi ekonomi Indonesia dalam posisi sulit, karena terkena dampak tekanan ekonomi global. Tetapi kondisi tersebut tidak berpengaruh pada pendaftaran haji.
Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indra Gunawan mengatakan jumlah pendaftar haji 2024 melejit melebihi target.
Indra menjelaskan, sepanjang 2024 target pendaftar haji baru sebanyak 385 ribu orang. Namun setelah tutup buku 2024, jumlah pendaftar haji justru melonjak.
“Sepanjang 2024 jumlah pendaftar haji ada 398.747 orang,” kata Indra dalam keterangannya Jumat (18/4).
Menurut dia animo masyarakat untuk daftar haji masih tinggi. Seperti diketahui untuk mendaftar haji, masyarakat harus setor uang muka Rp 25 juta per orang.
Catatan positif lainnya ada pada dana kelolaan BPKH. Dalam Laporan Keuangan (Unaidited) 2024, BPKH mencatatkan kinerja positif.
Dana kelolaan BPKH mencapai Rp 171,65 triliun. Jumlah tersebut melampaui target Rp 169,95 triliun, dengan pertumbuhan 101% dari rencana.
Indra mengatakan, ada media yang menyoroti realisasi nilai manfaat investasi sebesar Rp 9,29 triliun atau 92,95 persen dari target Rp 9,997 triliun sebagai kegagalan.
Menurut dia, selisih Rp 700 miliaran ini perlu dilihat dalam konteks strategi pengelolaan dana yang hati-hati. Terutama dalam menghadapi penarikan dana besar oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag di akhir 2024.
Dia mengatakan BPKH beralih ke instrumen likuid seperti deposito dengan imbal hasil atau bunga tinggi di atas rata-rata. Tujuannya untuk memastikan stabilitas dana jemaah tanpa mengorbankan imbal hasil signifikan.
Indra mengatakan, penempatan dana di bank sebesar Rp 33,76 triliun memang dominan sebagai langkah strategis untuk persiapan haji. Yaitu menjaga likuiditas dan keamanan dana umat serta mitigasi volatilitas pasar global.
Penurunan kas dan setara kas dari Rp 7,2 triliun menjadi Rp 4,36 triliun, justru mencerminkan pengelolaan arus kas yang adaptif. Surplus kas dari aktivitas operasi tetap tercatat.
Penurunan ini sebagian besar terkait permintaan kebutuhan likuiditas untuk penyelenggaraan haji. “Bukan indikasi mismatch pengelolaan,” jelasnya.
Indra mengatakan defisit operasional Rp 7,5 triliun juga bukan cerminan inefisiensi. Melainkan konsekuensi dari struktur pembiayaan haji yang masih bergantung pada komponen nilai manfaat, di mana BPKH menanggung 38 persen biaya haji 2025 atau Rp 34 jutaan per jemaah.
Upaya pemerintah menaikkan porsi biaya jemaah menjadi 62 persen, menurut dia justru menunjukkan langkah progresif untuk mengurangi beban nilai manfaat di masa depan.
Kemudian dia juga merespon tuduhan bahwa surplus Rp 1,11 triliun hanya bersumber dari faktor eksternal seperti return deposito tinggi, juga kurang tepat. Capaian ini didukung oleh strategi investasi prudent atau hati-hati.
Termasuk pergeseran ke instrumen likuid yang tetap menghasilkan yield kompetitif. Serta menjaga likuiditas di perbankan syariah secara sistemik.
Dengan tingkat pengembalian investasi meningkat dari 5,45 persen di 2018 menjadi setara 7 persen di 2024, BPKH membuktikan kemampuan mengelola dana secara syariah, transparan, dan akuntabel.
“Klaim di media bahwa BPKH tidak progresif terbantahkan oleh fakta-fakta tersebut,” kata dia.
Fakta yang dia tunjukkan menegaskan komitmen BPKH menjaga amanah umat sambil menghadapi tantangan ekonomi global. Sambil menjaga dana haji aman, adil dan abadi atau berkelanjutan. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar