MPR Bentuk Wadah Khusus Bagi Anggota DPR-DPD RI untuk Selesaikan Persoalan di Papua
Jakarta, VIVA - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani membentuk wadah khusus bagi seluruh Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI dari daerah Papua, guna membantu pemerintah untuk menangani masalah-masalah di daerah Papua.
Menurut dia, wadah tersebut dinamakan MPR for Papua sebagai perpanjangan tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).
Kata dia, wadah ini dibentuk untuk membangun komunikasi dan mengkoordinasikan penyelesaian persoalan-persoalan Papua melalui mekanisme konstitusional, di bawah naungan MPR RI sebagai rumah kebangsaan.
"Ini adalah untuk mencari solusi dan menjadi perpanjangan bagi MPR untuk membantu pemerintah, menyelesaikan beberapa persoalan secara komprehensif secara politik," kata Muzani di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu, 23 April 2025.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani
Wadah MPR for Papua, kata Muzani, akan lebih banyak berdialog dan mendengarkan berbagai macam pandangan dari pemerintah agar Papua bisa mendapatkan solusi yang komprehensif atas beragam permasalahan, sehingga kesejahteraan pembangunan di Papua bisa lebih baik lagi.
“MPR for Papua juga akan membantu menangani masalah-masalah bidang keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Maka dari itu, Muzani telah membuat Surat Keputusan (SK) atas pembentukan wadah tersebut yang diberikan kepada Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, selaku Koordinator MPR for Papua.
“Kami sampaikan ke Pak Yorrys untuk berkomunikasi dengan para menteri stakeholder yang menangani masalah Papua, dan kami akan komunikasikan beberapa persoalan itu dengan menteri dan lembaga terkait di sana,” jelas dia.
Di samping itu, Muzani berharap rentang hubungan antara masyarakat dengan pemerintah bisa diperpendek mengingat saat ini sudah ada enam provinsi di Papua. Tentu saja, Muzani ingin ada kemajuan, modernisasi pelayanan dan kesejahteraan di daerah paling timur Indonesia itu.(Ant)
Mendagri Bakal Revisi UU Ormas: Banyak yang Kebablasan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian membuka peluang untuk merevisi undang-undang terkait organisasi masyarakat (ormas).
VIVA.co.id
26 April 2025
Tidak ada komentar:
Posting Komentar