Negosiasi dengan AS, Sri Mulyani Bakal Rombak Aturan yang Hambat Dunia Usaha
Jakarta, VIVA - Pemerintah akan mencabut dan memodifikasi aturan yang menghambat dunia usaha. Hal ini dilakukan agar Indonesia bisa terhindar dari tarif perdagangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rencana ini merupakan salah satu materi yang disampaikan saat bernegosiasi dengan AS.
"Nah di dalam konteks ini tentu kita nanti akan melihat apakah regulasi ini apabila akan di-remove atau dimodifikasi baik untuk bisnis di Indonesia sendiri," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Jumat, 25 April 2025.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Sarasehan Ekonomi 2025
Bendahara Negara ini menyatakan, deregulasi ini dilakukan bukan merupakan bentuk perlakuan spesial terhadap Amerika Serikat. Sebab, kata dia, deregulasi ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi beban dunia usaha.
"Karena seperti Presiden Prabowo menyampaikan deregulasi ini adalah untuk mengurangi beban dan halangan-halangan bagi private sektor untuk bisa berbisnis. Jadi tidak ditujukan untuk satu negara seperti Amerika Serikat," ujarnya.
Adapun pemerintah telah membentuk tim deregulasi, yang nantinya akan dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Kementerian Keuangan pun akan terlibat untuk membenahi berbagai regulasi.
"Nanti tim deregulasi dan substansi akan terus dibahas bersama Pak Menko Perekonomian, sebagian ada di dalam kewenangan Kementerian Keuangan. Sehingga nanti kita akan terus bersama-sama dengan kementerian lain dan lembaga terkait untuk terus memperbaiki dan membenahi berbagai regulasi-regulasi tersebut," ujarnya.
AS Kritisi QRIS dan GPN, Airlangga: Indonesia Terbuka untuk Operator Luar Negeri
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons, keluhan yang disampaikan oleh Amerika Serikat (AS) terkait QRIS dan GPN.
VIVA.co.id
25 April 2025
Tidak ada komentar:
Posting Komentar