Bela Dedi Mulyadi, Natalius Pigai Sebut Komnas HAM Tidak Merujuk UU Apa Pun Kritik Barak Militer - Pikiran Rakyat

 

Bela Dedi Mulyadi, Natalius Pigai Sebut Komnas HAM Tidak Merujuk UU Apa Pun Kritik Barak Militer

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, membela Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait program pembinaan siswa bermasalah di barak militer yang menuai kritik dari Komnas HAM. Menurut Pigai, Komnas HAM tidak merujuk pada undang-undang yang relevan ketika mengkritik program tersebut.

“Komnas HAM tidak merujuk kepada Undang-Undang apa pun. Ketika saya bilang corporal punishment, saya close, maka tidak ada rujukan undang-undang HAM yang bertabrakan,” kata Pigai saat konferensi pers di Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Mei 2025.

Tidak Ada Kekerasan Fisik 

Pigai menegaskan bahwa program barak militer tidak melibatkan kekerasan fisik maupun hukuman badan. Ia juga menolak anggapan bahwa kegiatan di barak tersebut merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan.

Baca Juga: Menteri HAM Dukung Pendidikan di Barak Militer, Program di Jabar Layak Diterapkan Nasional 

“Komnas HAM bilang civic education. Ini bukan pendidikan kewarganegaraan, ini pendidikan yang berorientasi pada produktivitas dan kompetensi, knowledge, skills, dan attitude,” ucap Pigai. 

“Komnas HAM merujuk menggunakan instrumen hukum, instrumen HAM. ketika saya mengatakan namanya corporal punishment maka terkunci. Jadi tidak ada instrumen HAM yang ditabrak,” ujarnya menambahkan.

Pentingnya Transparansi 

Lebih lanjut, Pigai juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program ini agar tidak menimbulkan prasangka negatif dari masyarakat. 

Baca Juga: Dukung Dedi Mulyadi, Menteri HAM Dorong Pendidikan Barak Militer Diterapkan Skala Nasional

“Kita semua harus mendorong, media juga ikut serta, komunitas masyarakat juga ikut serta, civil society ikut serta, pengamat ikut serta, supaya kualitasnya lebih bagus. Karena itu, menurut saya, transparansi di dalam dunia pendidikan itu penting,” katanya.

Ia menambahkan bahwa sebagai program milik negara dan dibiayai oleh uang rakyat, pelaksanaannya harus bisa diawasi publik. 

“Sistemnya harus transparan dan terbuka kepada publik. Saya kira ini kan milik negara, menggunakan uang rakyat, semuanya bisa dilihat dan bisa dijaga sehingga orang-orang yang dididik itu tidak seperti yang opini-opini negatif yang dikembangkan,“ ucap Pigai.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News