BUMN Karya Ditunjuk Langsung Bangun Sekolah Rakyat, Anggaran Rp25,8 Triliun

Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp25,8 triliun demi program Sekolah Rakyat dengan melibatkan BUMN.

Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp25,8 triliun demi program Sekolah Rakyat dengan melibatkan BUMN. (Foto: iNews Media Group)
IDXChannel - Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp25,8 triliun demi program Sekolah Rakyat. Pembangunan sekolah tersebut bakal melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang infrastruktur alias BUMN Karya.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, pengadaan proyek ini akan menggunakan skema penunjukan langsung kepada BUMN. Dia mengungkapkan, program ini baru akan dimulai pada 2026.
"Sesuai Perpres (Peraturan Presiden), kita bisa menugaskan BUMN karya, karena untuk percepatan (program)," ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Dody menjelaskan, BUMN Karya akan bertindak sebagai kontraktor utama sehingga bisa menggandeng kontraktor lokal sebagai subkon alias vendor untuk menggarap proyek tersebut. Soal teknis pengerjaan, dia menyerahkan sepenuhnya kepada BUMN tersebut.
"Nanti dari BUMN karya, terserah mereka business to business-nya dengan kontraktor lokal seperti apa, tapi yang kita kejar BUMN Karyanya," ujarnya.
Dia menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara berpesan agar sekolah tersebut memiliki fasilitas standar sekolah pada umumnya seperti sarana dan prasarana olahraga serta tempat ibadah, ditambah wisma yang bisa menampung sekitar 1.000 siswa.
Kementerian PU akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memilih lokasi dibangunnya Sekolah Rakyat. Pembangunan Sekolah Rakyat ini akan diprioritaskan di daerah desil 1 dan desil 2.
"Harus ada tempat olahraga, harus ada tempat ibadah, harus ada tempat makan, asrama cukup untuk 1.000 murid, kelas, ruang murid dan lain lain," katanya.
Dia juga meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan lahan minimal 5,5 hektare (ha) yang akan dibangun Sekolah Rakyat. Kebutuhan lahan seluas ini menyesuaikan konsep desain yang dibuat oleh Kementerian PU dan masukan Presiden untuk penambahan fasilitas pendukung.
"Kita membangun juga melihat tanah yang diberikan kepada kita dari pemda setempat. Kita masih mengharapkan yang diberikan itu minimum 5,5-8 ha, supaya sarana olahraga bisa terpenuhi, kalau terlalu kecil sulit untuk membangun fasilitas olahraga," ujarnya.
(Rahmat Fiansyah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar